BENGKULU, TINTABANGSA.COM – Pembangunan Jembatan Air Martan yang menghubungkan Desa Rawa Indah dan Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, kembali menuai sorotan. Ahli Utama Sumber Daya Air, Gusta Gunawan, menyebut kerusakan pada jembatan diduga terjadi karena aspek hidrologi dan hidrolika tidak diprediksi secara matang sejak tahap perencanaan.
Pernyataan itu disampaikan Gusta saat mendampingi peninjauan lapangan di lokasi jembatan, Rabu (6/5/2026). Menurutnya, persoalan utama bukan berada pada struktur inti jembatan, melainkan pada bangunan pendukung yang mengalami kerusakan akibat tekanan aliran air dan karakter medan ekstrem di kawasan muara.
“Bagian utama jembatan relatif masih kokoh. Yang bermasalah justru bangunan pendukungnya. Ini menunjukkan ada aspek hidrologi dan hidrolika yang tidak terbaca sejak awal perencanaan,” tegas Gusta.
Ia menjelaskan, posisi jembatan yang berada di kawasan pertemuan tiga aliran sungai dan berdekatan langsung dengan laut membuat pola energi air di lokasi tersebut sangat kompleks. Kondisi itu diperparah oleh dampak perubahan iklim global, meningkatnya intensitas hujan, hingga alih fungsi lahan yang memicu lonjakan debit air dan banjir.
“Ini termasuk medan yang ekstrem. Sangat jarang ada jembatan dibangun di area tiga anak sungai sekaligus dengan pengaruh gelombang laut yang kuat. Kalau kajian hidrologi dan hidrolikanya tidak detail, risiko kerusakan memang besar,” ujarnya.
Gusta menilai, pembangunan jembatan seharusnya sejak awal mengedepankan pendekatan mitigasi dan adaptasi. Mulai dari penguatan bangunan utama, perlindungan struktur pendukung, hingga desain pengamanan dari ancaman arus sungai dan gelombang laut.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan daya dukung tanah dan kedalaman konstruksi penyangga jembatan agar proyek tidak terus menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Darmawansyah, meminta pihak pelaksana segera melakukan penanganan darurat karena proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Kami minta ada langkah cepat, termasuk penyelesaian flat injak yang sampai sekarang belum dicor. Jangan sampai kerusakan semakin parah,” kata Darmawansyah.
Ia juga mendesak agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi dan ahli independen dalam penyusunan penanganan permanen, sehingga solusi yang diambil tidak sekadar tambal sulam.
“Terkait anggaran permanen, kami harap bisa kembali diusulkan ke BNPB. Kalau tidak diakomodir, maka pemerintah daerah harus berani mengalokasikan lewat APBD,” tutupnya.(TB)