Bengkulu, Tintabangsa.com,-Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan dan pola penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Suharto menegaskan langkah yang dilakukannya selama ini bukan manuver politik ataupun kepentingan pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab atas mandat pengawasan yang diberikan pimpinan DPRD.
“Saya diberi tugas langsung oleh pimpinan untuk melakukan sidak pembangunan dan tugas lainnya. Jadi apa pun kondisi di lapangan tetap harus saya jalankan, karena ini amanah lembaga, bukan urusan pribadi,” tegasnya.
Suharto menilai selama ini terdapat jurang antara narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut banyak sektor yang justru berjalan tanpa dukungan anggaran memadai, meski kerap dijadikan bagian dari keberhasilan pembangunan daerah.
Sorotan tajam diarahkan pada pembinaan atlet daerah. Menurutnya, Bengkulu memiliki banyak atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional, namun justru harus berjuang sendiri untuk bertahan dan berprestasi.
“Kita punya atlet yang bisa bertanding ke Sumatera Utara, Malang, Jawa Timur, Jakarta sampai Bandung. Tapi kenyataannya banyak yang gagal berangkat karena alasan anggaran. Mereka latihan setiap hari menggunakan biaya sendiri. Ini ironi,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan besar terkait prioritas belanja daerah. Di tengah berbagai program pembangunan yang terus dikampanyekan, sektor pembinaan sumber daya manusia dan prestasi justru dinilai belum menjadi perhatian serius.
Ia juga menyinggung adanya keresahan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan yang dinilai kurang transparan. Menurut Suharto, pengawasan DPRD tidak boleh dipandang sebatas formalitas jabatan, melainkan bagian dari amanat undang-undang untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran.
“Jangan hanya melihat posisi atau jabatan tertentu semata. Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, maka kami merasa perlu bergerak. Itu pun dengan legalitas dan mandat yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suharto mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menutup ruang kritik dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan berbagai langkah pengawasan yang dilakukan DPRD lahir dari laporan masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara kelembagaan.
Menurutnya, persoalan kontrak pekerjaan dan pelaksanaan proyek pembangunan juga perlu dibuka secara transparan agar tidak memunculkan kecurigaan publik.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar cerita pembangunan, tetapi tidak melihat hasil nyata. Data dan informasi harus dibuka terang benderang supaya publik tahu sebenarnya arah kebijakan ini mau dibawa ke mana,” ucapnya.
Suharto juga menegaskan dirinya tetap menghormati program pemerintah daerah dan kebijakan gubernur. Namun ia mengingatkan bahwa penghormatan terhadap pemerintah tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol legislatif terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
“Kalau ada yang tidak berjalan baik, tentu harus disampaikan. Karena yang kami bawa adalah suara masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok,” pungkasnya. (TB)