BENGKULU, Tintabangsa.com,-Pertarungan politik di tubuh Partai Golkar Bengkulu memasuki babak akhir. Upaya Sumardi mempertahankan kursi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu akhirnya kandas setelah Mahkamah Partai menolak gugatan yang diajukan. Serangkaian langkah politik dan hukum yang ditempuh tak mampu membalikkan keputusan partai terkait pergantian antar waktu (PAW).
Sejak surat PAW diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan ditandatangani Bahlil Lahadalia, dinamika internal mulai memanas. Sumardi mengambil posisi berseberangan dengan keputusan partai, mulai dari mempertanyakan aspek administratif hingga mencoba membangun resistensi di internal DPRD. Namun, langkah tersebut tidak cukup kuat menghadapi soliditas struktur partai.
Di level legislatif, upaya menghambat pembacaan surat PAW dalam rapat paripurna juga tidak membuahkan hasil. Mayoritas anggota DPRD tetap mendorong agar mekanisme berjalan sesuai aturan. Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa peta dukungan politik telah bergeser, meninggalkan Sumardi dalam posisi yang semakin terisolasi.
Langkah eskalatif kemudian ditempuh dengan membawa sengketa ke ranah hukum, termasuk menggugat pihak-pihak strategis hingga ke pengadilan. Namun, jalur tersebut juga tidak memberikan hasil signifikan. Puncaknya terjadi saat Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan yang menolak permohonan, sekaligus mempertegas legitimasi keputusan organisasi.
Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Mustarani, memastikan bahwa proses administratif kini kembali berjalan setelah sengketa dinyatakan selesai. Tahapan berikutnya adalah penyampaian hasil paripurna ke pemerintah daerah hingga ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari prosedur formal.
Di tengah situasi tersebut, nama Samsu Amanah menguat sebagai figur yang akan mengisi posisi Ketua DPRD. Dengan dukungan struktur partai dan kelengkapan administrasi, proses pengesahan tinggal menunggu tahapan birokrasi.
Peristiwa ini menjadi cermin kerasnya realitas politik internal partai, di mana keputusan organisasi menjadi garis akhir yang tidak mudah digoyahkan. Dinamika yang terjadi juga menegaskan bahwa dalam sistem kepartaian, kekuatan struktur dan legitimasi keputusan kolektif tetap menjadi penentu utama arah kekuasaan. (TB)