BENGKULU, TINTABANGSA.COM,-Ambrolnya Jembatan Air Matan di wilayah Seluma Selatan memicu perhatian serius dari Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu. Pada sidak yang dilakukan hari ini, rombongan dewan turun langsung ke lokasi didampingi tujuh kepala desa setempat, Plt BPBD, pihak kontraktor pelaksana, serta perwakilan Dinas PUPR. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus benar-benar tepat sasaran, terlebih di tengah kondisi anggaran yang terbatas dan tuntutan efisiensi yang semakin ketat. “Kehadiran kami di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memastikan aspirasi masyarakat terjawab dan anggaran digunakan secara benar,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan di lapangan, Komisi III menemukan sejumlah indikasi yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Meski demikian, dewan memilih tetap mengedepankan pendekatan objektif dengan melibatkan tenaga ahli guna mengkaji aspek teknis secara mendalam. Sikap ini diambil agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat asumtif, melainkan berbasis data dan kajian profesional.
Sementara itu, Madi Husen menjelaskan bahwa jembatan tersebut baru saja diresmikan sekitar dua bulan lalu. Namun kondisi yang ditemukan di lapangan justru menimbulkan pertanyaan besar. Dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp16,4 miliar, seharusnya pembangunan telah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang matang. “Kami perlu mengetahui secara rinci spesifikasi teknis, mulai dari ukuran material, bentang jembatan, hingga mekanisme pengerjaannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dokumen kontrak proyek saat ini tengah diminta oleh BPK untuk keperluan pemeriksaan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada aspek administrasi maupun teknis yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Komisi III menegaskan akan mengawal proses ini sesuai dengan fungsi pengawasan, penganggaran, dan regulasi yang dimiliki.
Dari sisi teknis, Ir. H. Darmawansyah, M.T., menilai bahwa pembangunan jembatan semestinya didasarkan pada perencanaan komprehensif yang mencakup berbagai kajian penting. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen lengkap, seperti perhitungan konstruksi dan detail engineering design (DED). “Setiap pembangunan harus memiliki dasar perhitungan yang jelas, termasuk hasil survei topografi, hidrologi, hidrolika, lingkungan, dan material. Ini yang masih ingin kami pastikan,” tegasnya.
Menurutnya, ketidakjelasan pada aspek perencanaan teknis berpotensi menjadi penyebab utama permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, pihak konsultan perencana kemungkinan akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban dan penjelasan lebih lanjut terkait dasar-dasar teknis pembangunan jembatan tersebut.
Selain persoalan teknis, aspirasi masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam sidak ini. Warga menyampaikan kekhawatiran terhadap keamanan jembatan serta dampak yang ditimbulkan, termasuk potensi gangguan aktivitas sehari-hari. Bahkan, beberapa aspirasi disampaikan dengan nada emosional, yang mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aman.
Komisi III pun mengimbau kepada pihak kontraktor dan pengawas proyek agar bersikap terbuka dan jujur, khususnya terkait penggunaan material dan kesesuaiannya dengan standar. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik serta mengembalikan kepercayaan publik.
“Tujuan kami bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan kebenaran. Yang terpenting adalah bagaimana jembatan ini ke depan bisa aman, layak digunakan, dan tidak membahayakan masyarakat,” tutup Suharto.
Sidak ini menjadi langkah awal dalam mengungkap penyebab ambrolnya Jembatan Air Matan. Ke depan, publik menanti langkah tegas dan solusi konkret dari seluruh pihak terkait, agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan pembangunan infrastruktur benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(TB)