Bengkulu, Tintabangsa.com – Wacana penghapusan tenaga honorer yang ditargetkan dilaksanakan pada 28 November 2023 ikut menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi.
Ia mengusulkan penghapusan tenaga honorer agar disertai dengan pengangkatan PPPK. Ia menekankan agar rencana ini tak membebani anggaran pemerintah daerah.
“Kurang sependapat jika tenaga honorer dihapuskan, karena masih dibutuhkan dalam instansi pemerintah,” kata Edwar.
Untuk menghindari PHK massal, lanjut Edwar, penghapusan tenaga honorer diusulkan dengan disertai pengangkatan PPPK. Namun yang jadi perhatian adalah anggaran untuk penggajian setelah diangkat nanti.
“Tetapi pertimbangan anggaran penggajian harus dipikirkan. Pemerintah pusat juga pasti memikirkan jika membuat kebijakan itu, ” jelasnya.
Di lain sisi, Pemprov Bengkulu masih menunggu arahan dari MenPAN-RB, terkait opsi penghapusan tenaga honorer.
Penghapusan tenaga honorer diharapkan tak melakukan PHK massal, lantaran pemerintah masih membutuhkan tenaga honorer.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri memastikan, nantinya jika penghapusan tenaga honorer disertai pengangkatan PPPK, anggaran yang digunakan berasal dari pusat.
“Nanti kita nunggu SE atau Permenpannya. Kita mengharapkan tidak ada PHK massal. Kalau diangkat pasti ada hitungan anggarannya, dan dari pusat pasti mempertimbangkan itu. Kalau andalkan anggaran daerah tak mampu,” kata Hamka. (Adv)
