KEPAHIANG, TINTABANGSA.COM – Arah pembangunan Kabupaten Kepahiang untuk dua tahun anggaran mulai mendapatkan pijakan yang lebih jelas. Pemerintah Kabupaten Kepahiang bersama DPRD Kabupaten Kepahiang resmi menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/8/2026).
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang, kesepakatan ini menjadi tahapan penting sebelum pembahasan lebih lanjut menuju penyusunan dan penetapan APBD. Dokumen KUA-PPAS menjadi dasar untuk menerjemahkan arah kebijakan pembangunan ke dalam program dan penganggaran daerah.
Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP, mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 maupun KUPA-PPAS Perubahan 2026 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
“Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” ujar Zurdi Nata.
Empat Fokus Pembangunan 2027
Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah daerah mengusung tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.”
Arah tersebut diterjemahkan melalui empat fokus utama, yakni penguatan perekonomian berbasis peningkatan kualitas infrastruktur dengan tetap memperhatikan lingkungan dan mitigasi bencana.
Kemudian peningkatan potensi pendapatan daerah dengan mengoptimalkan karakteristik serta keunggulan Kabupaten Kepahiang, pembenahan birokrasi dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang lebih kuat.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2027 diproyeksikan mencapai Rp657,216 miliar. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp735,542 miliar.
Dengan struktur tersebut, terdapat proyeksi defisit sebesar Rp78,326 miliar sebelum memperhitungkan pembiayaan. Pemerintah juga memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp0 dan pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto berada pada posisi minus Rp2 miliar dan defisit setelah pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp80,326 miliar.
Angka tersebut belum menjadi angka final APBD. Pemerintah bersama DPRD masih akan melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD 2027 untuk memastikan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat disesuaikan hingga mencapai kondisi anggaran yang seimbang.
Perubahan APBD 2026
Sementara itu, perubahan arah anggaran tahun 2026 diarahkan pada tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah.”
Pemkab Kepahiang menetapkan empat prioritas dalam perubahan APBD, meliputi peningkatan kualitas SDM dan daya saing, pemenuhan infrastruktur serta konektivitas wilayah, penguatan ekonomi melalui sektor manufaktur, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif dan akuntabel.
Dalam proyeksi perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp658,256 miliar, sedangkan belanja mencapai Rp756,964 miliar.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah memproyeksikan penerimaan sebesar Rp4,351 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar. Pembiayaan netto dengan demikian berada pada angka Rp2,351 miliar.
Berdasarkan proyeksi tersebut, defisit setelah pembiayaan diperkirakan sekitar Rp96,357 miliar.
Bupati menegaskan angka tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2026.
“Sehingga pada penetapannya, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat mencapai kondisi anggaran yang seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Menjaga Sinkronisasi Pembangunan dan Kemampuan Fiskal
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 serta KUPA-PPAS Perubahan 2026 tidak hanya menjadi agenda administratif. Kesepakatan tersebut menjadi instrumen awal untuk memastikan program pembangunan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Kepahiang berharap pembahasan lanjutan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur, efektif dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan fokus pada infrastruktur, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM serta reformasi pelayanan publik, pemerintah daerah menargetkan kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan anggaran, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kabupaten Kepahiang.(ADV)