BENGKULU TENGAH, TINTABANGSA.COM,-Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah membuka satu persoalan serius: mandeknya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tahun anggaran 2025 yang hingga kini belum jelas ujungnya.
TPP untuk periode Agustus hingga Desember 2025 termasuk TPP ke-13 dan ke-14 dilaporkan belum dibayarkan. Padahal, anggaran tersebut disebut sudah “dikunci” dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disahkan dalam APBD 2025. Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana alokasi anggaran itu mengalir?
Nama Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, ikut terseret dalam pusaran pertanyaan publik. Saat dikonfirmasi, ia tidak memberikan penjelasan detail dan justru mengarahkan pertanyaan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
“Silakan ke Pak Sekda/Ketua TAPD,” tulisnya singkat, Selasa (21/4/2026).
Namun, jawaban itu justru berujung buntu. Sekda Bengkulu Tengah, Tomi Marisi, yang memegang peran kunci dalam pengelolaan anggaran, belum memberikan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan.
Kondisi serupa juga terjadi di legislatif. Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, bersama Wakil Ketua Feri Heryadi, belum memberikan tanggapan terkait fungsi pengawasan atas anggaran TPP yang kini dipertanyakan keberadaannya.
Bungkamnya eksekutif dan legislatif memperkeruh situasi. Di kalangan ASN, spekulasi mulai berkembang. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama ketika seluruh pos anggaran telah disahkan secara resmi.
Situasi ini menjadi sorotan penting dalam audit LKPD oleh BPK, khususnya pada aspek kepatuhan, realisasi belanja pegawai, serta tata kelola keuangan daerah. Jika benar anggaran telah dialokasikan namun tidak terealisasi, maka persoalan ini berpotensi menjadi temuan serius.
“Lalu kepada siapa ribuan ASN ini harus mengadu?” ungkap seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga kini, belum ada kepastian apakah hak ASN untuk tujuh bulan sisa tahun 2025 akan dibayarkan atau justru hilang tanpa kejelasan. Di tengah audit yang masih berjalan, publik kini menunggu: akankah fakta terungkap, atau misteri TPP ini justru semakin dalam?(TB)