Rapat paripurna LKPJ Bupati Muratara Tahun 2020-2021

Muratara, tintabangsa.com– DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muratara Tahun Anggaran 2020. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Muratara, Kamis 29/4/2021.

Rapat Paripurna hari ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriansyah. S sos dan wakil ketua DPRD Muratara berserta anggota DPRD Muratara, turut hadir Bupati Muratara Devi Suhartoni serta para unsur Forkopimda mengikuti Rapat Paripurna dan para tamu undangan.

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas Utara tahun anggaran 2020 pada ketua Wakil Ketua dan anggota DPR.

Dalam sambutan laporan nya, Bupati kabupaten Musi Rawas Utara, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah melaksanakan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2020 melalui rapat komisi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah kami mengucapkan terima kasih atas saran masukan dan rekomendasi yang disampaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara, apabila kita cermati catatan tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa anggota dewan mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan pembangunan melaksanakan pemerintahan maupun pembinaan masyarakat yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas Utara sebagaimana tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Musi Rawas Utara.

terkait rekomendasi yang telah disampaikan kami meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk merespon menyikapi dan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan masukan intropeksi dan untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada serta berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang di kabupaten Musi Rawas Utara dalam segala lini kehidupan.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR juga meminta memberi perhatian khusus terhadap rasional tenaga kerja sukarela yang terjadi baru-baru ini dan jika memang dilaksanakan perekrutan ulang harus dilaksanakan secara terbuka transparan dan akuntabel ketika dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil harus mendata jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara secara tepat dan akurat agar tidak terjadi kesemrawutan data kependudukan karena di lapangan masih sering ditemukan warga Muratara namun masih ber KTP Musi Rawas untuk itu DPRD meminta kepada dinas adminduk dan capil untuk segera memberikan pelayanan secara optimal pada seluruh masyarakat.

DPRD Muratara mengharapkan, kepada inspektorat kabupaten Musi Rawas Utara untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa serta untuk meningkatkan peranannya sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, DPRD juga meminta kepada dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja serta untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan dan anggota DPRD meminta Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk melakukan peningkatan dan pemerataan program pelayanan serta pembinaan KB di seluruh kecamatan sampai ke desa desa, juga dinas pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak agar lebih siap laksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi potensi yang ada pada masyarakat kesatuan bangsa dan politik harus lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Musi Rawas Utara selain itu juga harus melaksanakan pembinaan terhadap partai politik dan lembaga swadaya masyarakat.

DPRD juga mendorong Kesbangpol untuk lebih aktif melaksanakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten tinggi 9 DPRD meminta kepada satuan polisi pamong praja agar lebih meningkatkan kinerja pada anggotanya dalam mengawal dan menegakkan peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara serta dalam menghadapi bencana kebakaran DPRD mengharapkan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dengan sarana dan prasarana yang harus lebih lengkap seperti mobil damkar selalu lebih standby 10 untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka DPRD mengharapkan kepada dinas perpustakaan dan kearsipan untuk membuat program-program langsung pada masyarakat sehingga dapat meningkat minat baca Masyarakat khususnya anak-anak sekolah yang saat ini masih dalam sistem belajar dari DPRD meminta kepada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui bagian pemerintahan setda agar lebih cermat dan teliti dalam penyelesaian permasalahan tapal batas dengan Kabupaten tetangga dalam penyusunan produk hukum daerah DPRD meminta kepada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk lebih mengutamakan kebutuhan sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih baik dan berdaya guna bagi pemerintah dan masyarakat DPRD juga meminta kepada bagian hukum untuk peraturan daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah dilakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara dan pelaku usaha sehingga peraturan daerah tersebut dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di masyarakat, DPRD meminta kepada 14 DPRD dan komunikasi pimpinan untuk mempublikasikan berita tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara 15 cara meningkatkan kinerja dan membuat program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang dari akar budaya dan potensi yang ada di kecamatan koordinasi dengan dinas instansi terkait keuntungan perusahaan bidang perekonomian dan keuangan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2020 mengalami defisit yang diakibatkan tidak tercapainya pendapatan sehingga mengakibatkan belanja yang telah dilaksanakan tidak dapat dibayar sehingga pemerintah Kabupaten dan surat pengakuan hutang untuk itu DPRD meminta kepada pemerintah Kabupaten untuk menyusun kebijakan kebijakan teknis untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan.tuturnya (ADV).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *