BENGKULU, Tintabangsa.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu memperkuat komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan operasional melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Rabu (21/10/2026).
Kerja sama tersebut berfokus pada penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Perpanjangan MoU ini menjadi langkah strategis Pelindo Regional 2 Bengkulu dalam menjaga kesinambungan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sekaligus mendukung pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman dilakukan oleh General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Anton Delianto, S.H., M.H.
Melalui kerja sama ini, Pelindo Regional 2 Bengkulu diharapkan memperoleh dukungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya berdasarkan kewenangan Kejaksaan. Dukungan tersebut dapat menjadi bagian penting dalam mengantisipasi potensi persoalan hukum, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagi Pelindo, kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Karena itu, sinergi dengan Kejati Bengkulu diharapkan tidak hanya mendukung penyelesaian persoalan hukum ketika muncul, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi dan konsultasi hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Perpanjangan MoU ini sekaligus mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dan meningkatkan efektivitas koordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Dengan keberlanjutan kemitraan tersebut, Pelindo Regional 2 Bengkulu diharapkan semakin mampu menjalankan kegiatan operasional secara tertib hukum, memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memberikan kontribusi positif bagi kelancaran layanan kepelabuhanan dan aktivitas ekonomi di wilayah Bengkulu.(TB)
Komentar