Pemprov Bengkulu Soroti Akurasi Data IKD, Kesiapan Daerah Hadapi Bencana Jadi Perhatian

BENGKULU, Tintabangsa.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 yang menjadi salah satu tolok ukur kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Penekanan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Xtra Hotel Bengkulu, Kamis (10/9/2026).

Dalam forum tersebut, Khairil menyoroti pentingnya akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data dalam proses penilaian IKD. Menurutnya, data yang terukur menjadi fondasi untuk mengetahui kondisi ketahanan masing-masing daerah secara objektif.

Ia menegaskan, BPBD memiliki posisi strategis sebagai koordinator dalam memastikan seluruh indikator penilaian IKD dapat dipenuhi dengan data yang valid. Indikator tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencakup sistem peringatan dini hingga kesiapsiagaan masyarakat.

“Dalam struktur pemerintahan, BPBD sebagai koordinator utama memiliki peran vital dalam memastikan konsistensi data. Mulai dari aspek tata kelola pemerintahan, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat, semuanya harus tercermin dalam penilaian kita,” kata Khairil.

Pemprov Bengkulu juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang secara rutin melakukan pengumpulan serta pemutakhiran data IKD. Keterlibatan aktif daerah dalam FGD dan proses penilaian dinilai penting agar setiap indikator benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.

Khairil mengingatkan, peningkatan skor IKD tidak boleh berhenti pada pencapaian angka. Nilai tersebut harus mencerminkan kesiapan nyata pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk kemampuan melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan ketika bencana terjadi.

Karena itu, setiap indikator yang masih lemah perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan daerah secara berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Provinsi Bengkulu yang tangguh terhadap bencana, sekaligus mendukung terwujudnya Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.(TB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *