SIMALUNGUN, TINTABANGSA.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, H. Nasril Bahar, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan literasi digital sebagai sarana mengembangkan potensi ekonomi daerah dan menciptakan wirausaha baru guna mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan sosialisasi literasi digital yang digelar MPR RI bersama H. Nasril Bahar dengan melibatkan Pimpinan Daerah Aisyiyah dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Simalungun di Kafe Rumah Kaca, Kabupaten Simalungun, Rabu (17/6/2026).
Dalam paparannya, Nasril Bahar menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi daerah, terutama melalui lahirnya pelaku usaha baru yang mampu mengelola potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal.
“Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Nasril, optimalisasi pembangunan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pertumbuhan ekonomi yang merata akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, mantan Wakil Bupati Simalungun periode 2021–2025, Zonny Waldi, turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Zonny Waldi, kebijakan pengelolaan APBD menjadi instrumen utama untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, pelayanan publik semakin optimal, serta tata kelola keuangan daerah berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Kebijakan anggaran harus menjadi pedoman yang jelas agar setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dilaksanakan secara disiplin, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu fokus memberdayakan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah agar perputaran ekonomi dapat berlangsung di daerah sendiri.
“Jika potensi daerah mampu dikelola secara maksimal, maka akan tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk jajaran Pimpinan Daerah Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Simalungun, pelaku UMKM, serta kalangan generasi muda yang memiliki minat untuk mengembangkan usaha dan berwirausaha.
Dalam sesi dialog, Nasril Bahar juga menyampaikan sejumlah program yang menjadi bagian dari mitra kerja Komisi VI DPR RI, di antaranya program pengembangan UMKM, penumbuhan wirausaha baru, serta kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan masukan yang akan kami perjuangkan melalui Fraksi PAN di MPR RI serta bersama mitra kerja Komisi VI DPR RI agar dapat diwujudkan dalam bentuk program yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Nasril Bahar. (Surya)