ASAHAN, Tintabangsa.com – Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Asahan, Dolly Simbolon, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain mendukung proses hukum yang sedang berjalan, Forwaka Asahan juga mendesak agar dilakukan evaluasi dan audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Asahan.
Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Jumat (5/6/2026), Dolly Simbolon menegaskan bahwa sebagai bagian dari sosial kontrol, Forwaka memiliki komitmen dalam mengawal kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.
Menurutnya, dugaan korupsi di tubuh BGN merupakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka. Ia menilai kasus tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat maupun menikmati aliran dana.
“Pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka saja. Semua pihak yang diduga terlibat maupun menikmati aliran dana harus diperiksa demi tegaknya hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Dolly Simbolon.
Dolly juga menyoroti dugaan praktik jual beli titik SPPG atau wilayah pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut, kata dia, mencuat berdasarkan informasi dan temuan yang berkembang dalam proses penyidikan.
“Kami menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik korupsi. Jika benar terdapat penyimpangan, maka harus diusut tuntas tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Forwaka Asahan meminta aparat penegak hukum, inspektorat, dan lembaga terkait untuk melakukan audit secara terbuka terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Asahan.
“Forwaka Asahan meminta agar dilakukan evaluasi dan audit secara terbuka terhadap pengelolaan anggaran, mekanisme pengadaan, distribusi program, hingga kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap SPPG di wilayah Kabupaten Asahan,” tambah Dolly Simbolon.
Menurutnya, audit menyeluruh sangat penting guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.
“Hal ini penting agar program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.(Surya)