Lebong, tintabangsa.com– Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan pembangunan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lebong, khususnya ruas Talang Ratu, telah dianggarkan pada tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan di tengah tingginya urgensi perbaikan akses penghubung antar kabupaten yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Perwakilan Gubernur Bengkulu melalui Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denny, S.H., M.M, menegaskan bahwa realisasi pembangunan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya melalui dinas teknis terkait.
“Anggarannya sudah ada di tahun 2026, tinggal bagaimana realisasinya. Karena itu kami harap Dinas PUPR kabupaten terus berkoordinasi dengan provinsi agar percepatan pembangunan bisa dilakukan,” ujarnya.
Ia mengakui, kerusakan jalan juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Bengkulu Utara. Namun, jika dilihat dari tingkat urgensi, ruas Rejang Lebong–Lebong dinilai jauh lebih mendesak karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat.
“Kalau dilihat urgensinya, jalan Rejang Lebong–Lebong ini memang sangat terasa dampaknya. Kerusakan jalan menimbulkan kerugian, membahayakan masyarakat, bahkan bisa menghambat pembangunan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat untuk bersabar karena seluruh permasalahan yang ada saat ini tengah diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah.
Wawancara dengan Bupati Lebong dilakukan di sela waktu istirahat pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Lebong, Rabu (1 April 2026).
Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H, menegaskan bahwa berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi daerah merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kerja nyata.
“Baguslah ada tantangan, kalau tidak ada tantangan, aman-aman saja, bisa jadi kami menjabat hanya dengan tidur tanpa bekerja,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa setelah hampir satu setengah tahun memimpin, Pemerintah Kabupaten Lebong terus berupaya memenuhi berbagai kebutuhan daerah secara bertahap di tengah keterbatasan yang ada.
Terkait persoalan jalan provinsi yang sempat menjadi sorotan publik, Bupati memastikan bahwa proses pembebasan lahan telah diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Untuk pembebasan lahan jalan provinsi, Alhamdulillah sudah kita selesaikan,” ungkapnya.
Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten berharap adanya sinergi yang kuat, khususnya antara Dinas PUPR, agar pembangunan infrastruktur jalan dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran akses serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebong.