BENGKULU, Tintabangsa.com, -Sidang perkara dugaan korupsi proyek penggantian Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) di PLTA Musi, Kabupaten Kepahiang, kembali digelar pada Kamis (19/11/2026).
Agenda sidang dilanjut dengan pembacaan pledoi untuk empat terdakwa yang diadili dalam dua berkas sekaligus yakni Nehemia Indrajaya selaku Direktur PT Truba Engineering Indonesia, Daryanto selaku Vice President Control V PT PLN Indonesia Power, Jamot Jingles Sitanggang selaku Staf Engineering Pembangkitan UIK Sumbagsel, dan Vicentius Fanny Janu Fidianto selkaku Manager Sub Bidang Engineering.
Dalam pembelaannya, tiga terdakwa, yakni Daryanto, Jamot, dan Vicentius, meminta dibebaskan dari dakwaan. Sebaliknya, Nehemia Indrajaya, yang dituntut paling berat, tidak meminta bebas. Ia hanya memohon peran dan keterlibatannya dinilai secara proporsional serta meminta keringanan hukuman.
Dalam pembelaan pribadinya, Nehemia menyatakan tidak ikut mengambil bagian dalam pekerjaan proyek tersebut karena saat itu tengah terseret kasus korupsi pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam (2017–2022) yang ditangani KPK.
“Saya tidak mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut karena saya sedang menghadapi masalah berat sehubungan dengan pemeriksaan di KPK. Konsentrasi dan perhatian saya memang benar-benar tersita pada kasus KPK itu,” ujar Nehemia.
Ia menegaskan penyampaiannya bukan untuk menghindari penilaian hukum atas keterlibatannya, melainkan agar peran dan kontribusi nyata dirinya dinilai secara proporsional. Nehemia juga menyoroti tuntutan jaksa yang menurutnya sangat berat, yakni lima tahun penjara pada perkara AVR dan lima tahun pada perkara SKU, padahal ia sudah menjalani pidana enam tahun dalam perkara sebelumnya.
“Saya merasa sangat terpukul, dan tuntutan ini saya rasakan sangat tidak adil bagi saya,” kata Nehemia.
Sementara itu, tim Advokat Nehemia meyakini tidak ada saksi, termasuk saksi mahkota, yang dapat membuktikan Nehemia memberikan uang fee. Mereka juga menilai dakwaan bahwa Nehemia memerintahkan Osmond menawarkan harga Rp29,4 miliar sebelum tender keliru, karena angka itu disebut hanya informasi, bukan penentuan harga. Adapun uang Rp200 juta kepada Daryanto di Hotel Gran Melia Jakarta pada Februari 2023 melalui Hendra, disebut advokat sebagai THR.
Berbeda dengan Nehemia, advokat Daryanto menyatakan tidak ada kesalahan batin (mens rea) pada kliennya. Berdasarkan fakta persidangan, kata advokat, Daryanto tidak mengikuti pertemuan di PT Truba. Pertemuan pribadinya dengan Nehemia di sebuah kafe hanya untuk transaksi jual beli mobil pada Mei 2021.
Dalam pledoinya, Daryanto membantah pernah menjanjikan atau meminta fee dalam proyek SKU maupun AVR di PLTA Musi pada 2021–2024.
“Saya tidak pernah menjanjikan ataupun meminta fee pada proyek pengadaan SKU atau AVR di PLTA Musi tahun 2021 sampai 2024,” tegas Daryanto.
Terkait dakwaan bahwa ia meminta dan menerima satu unit mobil jeep tahun 2003 dari Nehemia pada Juli 2021, Daryanto menyatakan mobil itu diperoleh dari transaksi jual beli pada Mei 2021 dengan pembayaran tunai tiga kali.
“Demi Allah, saya tidak meminta ataupun menerima mobil jeep tersebut. Mobil itu didapat dari transaksi jual beli antara saya dan Nehemia,” ujarnya.
Daryanto juga menyebut pada Juli 2021 ia masih bertugas sebagai Manager UPDK Keramasan, sehingga tidak terkait kesepakatan pengajuan proyek yang didakwakan.
Para advokat terdakwa juga meyakini perkara SKU dan AVR seharusnya disidangkan dalam satu berkas. Alasannya, kedua perkara sejenis dan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) untuk SKU maupun AVR dilakukan dalam waktu berdekatan. Mereka merujuk pada keterangan ahli yang meringankan dalam persidangan sebelumnya, yang menyebut perkara ini merupakan perbuatan berlanjut.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Dr. Arief Wirawan menegaskan jika pihaknya menyakini semua pembuktian mendukung dakwaan dan penuntutan terhadap perkara dugaan Korupsi PLTA Musi dalam pengadaan AVR dan SKU.
Arief menyebut, keyakinan tersebut usai sebelumnya para terdakwa sudah melakukan pengembalian kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Kami menyakini semua pembuktian mendukung dakwaan dan penuntutan terhadap perkara dugaan Korupsi PLTA Musi dalam pengadaan SKU dan AVR,” ungkap, Dr. Arief Wirawan.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu menuntut Nehemia Indrajaya lima tahun penjara di masing-masing berkas SKU dan AVR, dengan denda Rp200 juta subsidair 80 hari kurungan. Daryanto, Vice President Control V PT PLN Indonesia Power, dituntut tiga tahun penjara pada berkas SKU dan dua tahun pada berkas AVR. Jamot dan Vicentius dituntut masing-masing dua tahun penjara dengan denda Rp100 juta subsidair 60 hari kurungan.
Jaksa menyebut hal yang meringankan para terdakwa adalah telah dipulihkannya kerugian keuangan negara yang mencapai Rp13,4 miliar.(TB)



![FireShot Capture 014 - Instagram - [www.instagram.com]](https://i0.wp.com/tintabangsa.com/wp-content/uploads/2026/11/FireShot-Capture-014-Instagram-www.instagram.com_.jpg?resize=300%2C178&ssl=1)




Komentar