Lapas Arga Makmur Jalin Kerja Sama dengan Enam Lembaga Hukum, Perkuat Layanan Bantuan Hukum bagi Warga Binaan

ARGA MAKMUR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Arga Makmur menjalin kerja sama dengan enam lembaga bantuan hukum dan kantor hukum melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIB Arga Makmur mulai pukul 09.00 WIB tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan bantuan hukum serta memenuhi hak-hak hukum bagi tahanan dan narapidana.

Penandatanganan PKS dihadiri Kepala Lapas Kelas IIB Arga Makmur Yulian Fernando beserta pejabat struktural dan pegawai, serta perwakilan enam lembaga bantuan hukum dan kantor hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Adapun enam pihak yang menandatangani kerja sama tersebut yakni:

  1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sentra Advokasi Nurani (SANTANA).
  2. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah Bengkulu Utara.
  3. Kantor Hukum Yuri Prasetyo, S.H. & Partners.
  4. Kantor Hukum M.CH & Partners.
  5. Kantor Hukum Devi Astika, S.H. & Partners.
  6. Kantor Hukum Dedy Kusuma, S.H. & Partners.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Lapas Kelas IIB Arga Makmur, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Lapas dan masing-masing perwakilan lembaga bantuan hukum serta kantor hukum.

Penandatanganan PKS ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum bagi tahanan dan narapidana di Lapas Kelas IIB Arga Makmur.

Melalui kerja sama tersebut, diharapkan akses terhadap informasi, konsultasi, pendampingan, dan pelayanan hukum bagi warga binaan dapat semakin optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ditutup dengan dokumentasi bersama. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Kerja sama ini menjadi salah satu langkah Lapas Kelas IIB Arga Makmur dalam memperkuat pemenuhan hak-hak warga binaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada kepastian hukum.

Komentar