BENGKULU, Tintabangsa.com – Perkara dugaan korupsi proyek penggantian Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) di PLTA Musi, Kabupaten Kepahiang, memasuki babak pembelaan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (18/11/2026), kubu terdakwa menyampaikan pledoi dengan meminta keringanan hukuman hingga pembebasan dari dakwaan.
Agenda pembacaan nota pembelaan tersebut diikuti lima dari sembilan terdakwa. Mereka adalah Tulus Sadono, Direktur PT Yokogawa Indonesia; Saifur Rijal, Sales Manager PT Yokogawa Indonesia; Osmond Pratama Manurung, Sales Engineering PT Yokogawa Indonesia; Hendra Gunawan Wijaya, Direktur PT Hensan Andalas Putera; serta Erik Ratiawan, Direktur PT Austindo Primadaya Abadi.
Di tengah upaya pembelaan para terdakwa, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menegaskan tidak bergeser dari keyakinannya bahwa dakwaan dan tuntutan dalam perkara tersebut telah didukung pembuktian di persidangan.
Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Dr. Arief Wirawan, menyatakan pihaknya meyakini seluruh rangkaian pembuktian telah memperkuat dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan SKU PLTA Musi.
Bahkan, menurut Arief, pengembalian kerugian negara yang sebelumnya dilakukan para terdakwa tidak mengubah keyakinan jaksa terhadap pembuktian perkara tersebut.
“Kami meyakini semua pembuktian mendukung dakwaan dan penuntutan terhadap perkara dugaan korupsi PLTA Musi dalam pengadaan SKU,” tegas Arief Wirawan.
Dalam persidangan, sejumlah terdakwa juga menyampaikan pengakuan atas kesalahan dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.
Namun, pembelaan berbeda disampaikan penasihat hukum Tulus Sadono dan Saifur Rijal, Abdusy Syakir. Ia menilai jaksa belum mampu membuktikan keterlibatan kedua kliennya dalam penentuan nilai proyek SKU yang mencapai sekitar Rp29 miliar.
Abdusy Syakir menyoroti keterangan 33 saksi dan empat ahli yang telah dihadirkan selama persidangan. Menurutnya, dari seluruh keterangan tersebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Tulus maupun Saifur terlibat dalam penentuan angka pengadaan proyek.
Ia juga mempertanyakan konstruksi dakwaan jaksa terkait pertemuan di kantor PT Truba, Palembang, yang disebut sebagai bagian dari upaya pengondisian proyek.
Menurut penasihat hukum, keterangan para saksi justru mengarah pada kegiatan presentasi produk, bukan pertemuan untuk mengatur atau mengondisikan pengadaan.
Persoalan dugaan kesepakatan antara Tulus Sadono dan Nehemia Indrajaya turut menjadi materi keberatan pihak pembela. Abdusy Syakir menilai terdapat perbedaan keterangan antarterdakwa mengenai dugaan kesepakatan tersebut.
Ia menyebut Nehemia Indrajaya menerangkan tidak pernah membuat kesepakatan maupun memberikan uang kepada Tulus dan Saifur. Sementara itu, Osmond Pratama Manurung disebut menyatakan adanya kesepakatan yang dilakukan atas perintah Nehemia.
Perbedaan keterangan tersebut dinilai penasihat hukum menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian terhadap kedua kliennya.
Berdasarkan argumentasi tersebut, Abdusy Syakir meminta majelis hakim membebaskan Tulus Sadono dan Saifur Rijal dari seluruh dakwaan. Pihaknya berharap putusan nantinya benar-benar mempertimbangkan fakta dan keterangan yang terungkap selama persidangan.
Sidang perkara dugaan korupsi PLTA Musi akan kembali dilanjutkan Kamis (19/11/2026), dengan agenda pembacaan pledoi empat terdakwa lainnya, yakni Nehemia Indrajaya, Daryanto, Jamot Jingles Sitanggang, dan Vicentius Fanny Janu Fidianto.
Keempat terdakwa tersebut dijadwalkan menyampaikan nota pembelaan atas perkara yang menjerat mereka. Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, dakwaan, tuntutan, serta pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.(TB)








Komentar