BENGKULU, Tintabangsa.com – Seluruh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di Provinsi Bengkulu diingatkan untuk senantiasa menjaga ketertiban administrasi, melengkapi legalitas perusahaan, serta mematuhi regulasi yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Penegasan tersebut disampaikan Ketua BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Provinsi Bengkulu, Nilda Yuliarti, dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BUJP bersama Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Bengkulu di Adeeva Hotel & Convention, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Semangat Kemitraan Guna Meningkatkan Legalitas dan Kompetensi BUJP di Provinsi Bengkulu” tersebut merupakan agenda rutin tahunan sebagai wadah koordinasi sekaligus penyegaran pemahaman bagi para pimpinan perusahaan jasa pengamanan, baik perusahaan berskala nasional maupun lokal.
Nilda Yuliarti menjelaskan, Rakor dan Rakernis tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap berbagai regulasi terbaru, khususnya menyangkut perizinan berusaha dan ketentuan operasional perusahaan jasa pengamanan.
“Rakor ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Tujuannya untuk merefresh kembali seluruh pimpinan BUJP agar tetap tertib administrasi, mengingat saat ini banyak terbit regulasi-regulasi terbaru terkait perizinan berusaha,” jelas Nilda.
Ia menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pimpinan dan staf perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang bergerak khusus di bidang penyediaan tenaga satuan pengamanan (Satpam) tercatat sekitar 67 perusahaan.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting agar setiap BUJP dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan hukum. Terlebih, kelengkapan perizinan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan ketika perusahaan menjalin kontrak kerja sama dengan pengguna jasa atau pihak kedua.
“Harapan ke depan, seluruh pimpinan BUJP dalam melaksanakan operasional di lapangan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, terutama terkait perizinan usaha. Sehingga dalam melaksanakan kontrak kerja dengan pengguna jasa atau pihak kedua, tidak banyak mengalami kendala di lapangan,” ungkapnya.
Polda Bengkulu Tekankan Profesionalisme Satpam
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Binmas Polda Bengkulu, Kombes Pol Rudi Hartono, S.I.K., M.M. Turut hadir jajaran Ditbinmas Polda Bengkulu, di antaranya Kabag Bin Ops AKBP Hasan, S.E., Plh. Kasubdit Bhabin AKP Hendry Helen, S.H., Plh. Kasubag Tibsos Kompol Uman Fatah, Kasubag Renmin Martika Randa, serta Kasubdit Satpam/Polsus Banyu Erni Juarsih, M.H.
Dalam arahannya, Kombes Pol Rudi Hartono menegaskan bahwa BUJP memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia mengingatkan agar tenaga Satpam yang dibentuk dan dikelola BUJP memiliki kompetensi serta kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga mampu menjalankan tugas pengamanan secara profesional.
“Satpam yang dibentuk dari BUJP harus dapat membantu tugas Polri, dan disertai dengan peningkatan kualitas SDM agar dapat bekerja secara profesional,” tegasnya.
ABUJAPI Dorong Sinergi dan Integritas Anggota
Selain persoalan administrasi dan perizinan, Nilda juga berharap seluruh anggota ABUJAPI tetap menjaga semangat dalam menjalankan usaha di tengah perkembangan regulasi yang terus berubah.
Ia mengakui, berbagai ketentuan baru terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha jasa pengamanan. Namun, kondisi tersebut harus disikapi dengan meningkatkan koordinasi, menjaga integritas, dan tetap menjalankan usaha secara profesional.
Nilda juga mengajak para pelaku usaha agar menjadikan sektor jasa pengamanan sebagai peluang usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu.
“Pesan saya kepada seluruh anggota, tetap semangat dengan gempuran aturan-aturan yang terkadang membuat kita dilema. Tetap semangat, tetap berkarier, dan tetap memiliki integritas yang tinggi,” pesannya.
Terkait pelaku usaha baru yang ingin mendirikan perusahaan jasa pengamanan, Nilda mengimbau agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ditbinmas Polda Bengkulu dan BPD ABUJAPI.
Menurutnya, keanggotaan ABUJAPI menjadi salah satu rekomendasi yang diperlukan dalam proses pengurusan Surat Izin Operasional (SIO) perusahaan jasa pengamanan.
“Yang pertama harus tetap berkoordinasi dengan Binmas Polda Bengkulu dan BPD ABUJAPI. Karena perusahaan baru yang ingin membuka usaha di bidang pengamanan membutuhkan salah satu rekomendasi wajib agar bisa mengeluarkan SIO, yaitu menjadi anggota BPD ABUJAPI,” terangnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ABUJAPI terbuka bagi pelaku usaha baru yang ingin bergabung, sepanjang memenuhi ketentuan legalitas dan perizinan yang berlaku.
“Siapa pun boleh bergabung. Yang penting berizin dan legal,” tegas Nilda.
Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Satpam
Dalam pembahasan Rakernis, forum tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi tenaga Satpam melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, mulai dari Gada Pratama, Gada Madya hingga Gada Utama.
Selain sertifikasi, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan teknologi keamanan, etika profesi, serta penanganan keadaan darurat juga menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas personel pengamanan.
Persoalan persaingan harga tidak sehat antarsesama BUJP turut menjadi pembahasan. Praktik persaingan yang hanya mengutamakan penawaran harga murah dinilai berpotensi mengabaikan kualitas pelayanan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Sebagai tindak lanjut, BPD ABUJAPI Provinsi Bengkulu menyiapkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembentukan Tim Pembinaan dan Pendataan Legalitas BUJP, pendirian Klinik Legalitas BUJP, pelaksanaan forum koordinasi rutin bersama Polda Bengkulu, serta temu bisnis antarsesama perusahaan jasa pengamanan.
ABUJAPI juga merencanakan penyusunan kalender pendidikan dan pelatihan Satpam secara berkala serta memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui Rakor dan Rakernis tersebut, Polda Bengkulu bersama BPD ABUJAPI berharap seluruh BUJP semakin memahami kewajiban administrasi dan perizinan, meningkatkan kompetensi tenaga pengamanan, serta memperkuat kemitraan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Penguatan legalitas, profesionalisme, integritas, dan kompetensi diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya industri jasa pengamanan di Provinsi Bengkulu yang taat hukum, berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan keamanan dan perlindungan yang berkualitas kepada masyarakat.
Pewarta: Alfridho Ade Permana








Komentar