BENGKULU, Tintabangsa.com – Dugaan penipuan dan penggelapan dalam bisnis pengerjaan proyek jalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2018 kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Direktur Utama PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, S.E., harus menghadapi proses hukum atas dugaan tidak dibayarnya material aspal milik PT Sinarbai Mandiri (PT SBM) senilai Rp5.551.506.000.
Perkara dengan nomor register 312/Pid.B/2026/PN Bgl tersebut menjadi sorotan lantaran memuat sejumlah persoalan serius, mulai dari pengiriman ratusan ton aspal, cek pembayaran yang ditolak bank, hingga pencairan dana proyek dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu yang mencapai Rp8.158.383.292.
Persoalan ini bermula ketika PT RPB mengerjakan lima paket peningkatan jalan pada 2018. Kelima proyek tersebut meliputi ruas Jalan Sendawar-Maras, Lubuk Durian-Lubuk Sini, Tugu Hiu-Simpang Kroya, Tanjung Agung Palik-Lubuk Durian, serta Kepahiang-Kabawetan.
Untuk memenuhi kebutuhan material proyek, PT RPB memesan aspal curah jenis Penetrasi 60/70 kepada PT SBM dengan sistem pembayaran tempo selama 30 hari.
Namun, kewajiban pembayaran yang seharusnya diselesaikan setelah material diterima justru berujung pada sengketa hukum.
Sepanjang 13 hingga 31 Desember 2018, PT SBM mengirimkan 40 Delivery Order (DO) dengan total berat aspal mencapai 617.520 kilogram atau sekitar 617,5 ton. Seluruh material tersebut dikirim ke Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT RPB di Desa Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah.
Nilai keseluruhan material mencapai Rp5,55 miliar. Dalam uraian perkara disebutkan, aspal tersebut telah digunakan untuk pengerjaan proyek maupun dijual kembali oleh pihak PT RPB.
Persoalan pembayaran semakin mencuat setelah pihak PT RPB disebut menyerahkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan menerbitkan 14 lembar cek Bank Bengkulu sebagai jaminan pembayaran. Masing-masing cek bernilai Rp500 juta.
Namun, ketika dicairkan, sejumlah cek tersebut justru ditolak pihak bank.
Sebanyak 11 lembar cek yang dicairkan pada Januari hingga Februari 2019 ditolak karena saldo rekening tidak mencukupi. Sementara tiga cek lainnya, yakni nomor 135067, 135068, dan 135069, yang diajukan pada Februari hingga Mei 2025, ditolak dengan alasan rekening telah ditutup atas instruksi terdakwa sejak 2020.
Rangkaian penolakan cek tersebut menjadi salah satu persoalan penting yang akan diuji dalam proses pembuktian di persidangan.
Sorotan semakin mengarah pada pencairan dana proyek dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu kepada PT RPB. Berdasarkan uraian perkara dan keterangan yang disampaikan pihak kuasa hukum korban, pada Desember 2018 perusahaan tersebut telah menerima pembayaran proyek sebesar Rp8.158.383.292.
Nilai itu bahkan lebih besar dibandingkan tagihan material aspal PT SBM yang mencapai Rp5.551.506.000.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan dana proyek setelah pembayaran dari pemerintah diterima perusahaan. Pasalnya, pihak pemasok masih mempersoalkan pembayaran material yang belum diselesaikan, sementara dana proyek disebut telah masuk ke rekening PT RPB.
Dalam perkara ini, terdakwa juga disebut berulang kali menyampaikan kepada pihak pemasok bahwa pembayaran dari pemerintah belum cair.
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam uraian perkara, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menyatakan tidak pernah menerima pengajuan tertulis mengenai kendala pencairan keuangan dari perusahaan terdakwa.
Perbedaan antara alasan penundaan pembayaran dan informasi pencairan dana proyek tersebut menjadi bagian penting yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, dokumen transaksi, serta alat bukti lainnya di persidangan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Abdul Rozak secara alternatif dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penipuan atau Pasal 486 KUHP mengenai penggelapan. Pengadilan akan menguji apakah rangkaian perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.
Penasihat Hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., menyampaikan bahwa pihaknya telah memperjuangkan persoalan tersebut sejak 2018. Berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dan mediasi, menurutnya, telah ditempuh sebelum perkara akhirnya masuk ke ranah pidana.
Bernard mengapresiasi langkah aparat penegak hukum Polda Bengkulu dan kejaksaan yang telah mengawal perkara hingga bergulir di PN Bengkulu.
“Persidangan sudah berjalan di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor perkara 312. Agenda berikutnya adalah eksepsi. Perkara ini sebenarnya perkara sederhana, penggelapan dan penipuan sesuai dengan dakwaan pertama dan kedua. Kami sebagai kuasa hukum korban telah memperjuangkan hak ini sejak 2018, baik melalui mediasi persuasif sampai akhirnya masuk ke persidangan,” ujar Bernard.
Ia menegaskan, pihaknya ingin agar seluruh fakta dan alat bukti diperiksa secara terbuka sehingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
Bernard juga menyatakan tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice apabila terdapat kesepakatan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Tentunya sebagai pengusaha kami menginginkan keadilan. Apakah keadilan itu nanti misalnya dapat berupa penyelesaian secara restorative justice, kami terbuka. Tetapi kalau sudah sampai di pengadilan, artinya ada dua alat bukti yang dimiliki. Tinggal bagaimana nanti kita mendengarkan fakta persidangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh keterangan saksi dan alat bukti harus diuji secara objektif. Menurutnya, pembuktian di persidangan menjadi penentu apakah dakwaan yang diajukan penuntut umum dapat dibuktikan atau tidak.
Bernard menilai perkara ini tidak semata-mata menyangkut nilai transaksi miliaran rupiah. Lebih jauh, kasus tersebut menyentuh persoalan kepastian pembayaran dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya.
Menurutnya, pemasok yang sudah menyerahkan barang sesuai pesanan seharusnya mendapatkan kepastian atas pembayaran dari pihak pembeli.
“Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nilai transaksi sebesar Rp5,5 miliar, melainkan juga kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang semestinya memperoleh kepastian atas hak pembayaran dari pihak pembeli,” pungkas Bernard.
Tim kuasa hukum PT SBM memastikan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga seluruh fakta hukum terungkap dan majelis hakim menjatuhkan putusan.
Kini, perhatian tertuju pada proses pembuktian di PN Bengkulu. Rangkaian pengiriman material, penolakan cek, pencairan dana proyek, hingga persoalan pembayaran senilai Rp5,55 miliar akan menjadi bagian penting yang diuji di hadapan majelis hakim.(TB)
Komentar