ASAHAN, Tintabangsa.com – Pemerintah Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, terus memperkuat upaya pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, khususnya dalam penanganan data nonaktif agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat percepatan Perlinsos terkait data nonaktif yang dilaksanakan di ruang kerja Camat Sei Dadap, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Camat Sei Dadap, Syamsul, didampingi Plt. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Syahruna Irani dan Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesra) Anita Juliana, serta diikuti para sekretaris desa (Sekdes) se-Kecamatan Sei Dadap.
Pembahasan difokuskan pada pemutakhiran data, verifikasi lapangan, serta penanganan data penerima yang berstatus nonaktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan dan status penerima manfaat sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah percepatan pengecekan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi Perlinsos. Proses tersebut penting untuk memastikan validitas data kependudukan sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pendataan maupun penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, pemerintah desa bersama pihak kecamatan didorong untuk melakukan verifikasi dan pembersihan data terhadap penerima yang sudah tidak memenuhi persyaratan, seperti warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Pemutakhiran tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kecamatan Sei Dadap memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mempercepat penyelesaian data nonaktif sekaligus meningkatkan akurasi data penerima manfaat.
Dengan data yang semakin valid dan mutakhir, pelaksanaan program Perlindungan Sosial diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan pemerintah benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.(Surya)
Komentar