Cimahi, tintabangsa.com — BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Konsep ini menitikberatkan pada hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya selama rangkaian pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan manfaat yang lebih optimal bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi pelayanan diperlukan untuk menghadapi tantangan meningkatnya biaya kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan dampak kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Menurut dia, keberlanjutan Program JKN tidak semata-mata bergantung pada kemampuan pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pelayanan yang diberikan mampu menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” kata Pujo, Rabu (16/9).
Ia menjelaskan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam penyelenggaraan JKN karena tingginya pemanfaatan layanan serta besarnya biaya yang diperlukan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin melalui Program JKN mencapai lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Melalui pendekatan Value-Based Health Care, BPJS Kesehatan memperkuat peran FKTP sebagai fondasi dalam mengendalikan kasus penyakit jantung melalui langkah promotif dan preventif. Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan kadar gula darah, pemeriksaan HbA1C secara berkala, peningkatan kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Sementara di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada tindakan, tetapi juga kualitas dan hasil kesehatan pasien.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” ujar Pujo.
Selain itu, BPJS Kesehatan mulai mendorong perubahan indikator monitoring mutu dalam penjaminan pelayanan intervensi jantung, dari yang sebelumnya lebih berfokus pada proses menjadi indikator berbasis outcome.
Sejumlah aspek yang dipantau meliputi waktu tanggap terhadap kondisi kritis, keselamatan pasien setelah tindakan, ketepatan intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.
Menurut Tri, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi maupun ketersediaan fasilitas. Faktor aksesibilitas, kecepatan pelayanan, dan mutu layanan juga menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, menyampaikan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien, termasuk untuk penanganan penyakit jantung dan layanan pendukungnya.
Ia mengatakan RS Dustira terus berupaya memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta JKN, khususnya pasien penyakit jantung yang membutuhkan penanganan komprehensif dengan dukungan berbagai fasilitas kesehatan.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus mengedepankan aspek keamanan, mutu, serta kebutuhan pasien.
Dari sisi masyarakat, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan tinggi yang ditanggung melalui Program JKN. Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan perlu diperkuat, termasuk melalui edukasi mengenai pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Ia juga mendorong agar Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang menempatkan outcome sebagai salah satu dasar pelayanan.
Menurut Timbul, upaya menjaga kesehatan masyarakat memiliki arti penting karena kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan bangsa.