BENGKULU, Tintabangsa.com,-Panggung politik internal Partai Golkar Kota Bengkulu memanas pasca Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI yang menetapkan Mardensi sebagai Ketua DPD II secara aklamasi, Sabtu (25/4/2026). Terpilih tanpa lawan, kemenangan ini tak sekadar formalitas organisasi, melainkan sinyal kuat konsolidasi kekuatan menuju pertarungan politik 2029.
Mardensi menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftar dalam bursa pencalonan yang hanya dibuka sehari sebelumnya. Skema cepat ini memunculkan tafsir politik: apakah ini bentuk soliditas kader atau justru cerminan minimnya ruang kompetisi di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sebanyak 15 pemilik suara—yang terdiri dari unsur pimpinan kecamatan hingga organisasi sayap—bulat menetapkan Mardensi. Namun, di balik aklamasi tersebut, Musda tak sepenuhnya steril dari riak. Penolakan dari sejumlah pengurus sebelumnya menjadi indikasi adanya faksi yang belum sepenuhnya sejalan.
Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Bengkulu, Tomy Eddyson, secara terbuka menyerukan konsolidasi total pasca-Musda. Ia menekankan bahwa konflik internal adalah dinamika biasa, tetapi tak boleh menjelma menjadi perpecahan yang melemahkan mesin politik partai.
“Soliditas itu harga mati. Dinamika boleh, tapi jangan merusak kekuatan kita menghadapi kontestasi politik ke depan,” tegasnya.
Lebih jauh, Tomy mengirim pesan politik yang jelas: kepemimpinan Mardensi tidak boleh berhenti pada rekonsiliasi internal, tetapi harus berbuah pada capaian elektoral konkret—merebut kembali kursi unsur pimpinan di DPRD Kota Bengkulu.
Target tersebut menjadi ujian nyata. Pasalnya, posisi strategis di parlemen bukan hanya soal jumlah kursi, tetapi juga soal kemampuan Golkar membaca peta koalisi dan mengunci pengaruh di legislatif.
Di sisi lain, bayang-bayang konflik belum sepenuhnya sirna. Gugatan terhadap kepengurusan sebelumnya yang kini bergulir di Mahkamah Partai menjadi potensi “bom waktu” yang bisa mengganggu stabilitas jika tidak dikelola dengan cermat.
Tomy memastikan, mekanisme internal partai akan menjadi arena penyelesaian. “Yang menggugat, itu hak kader. Kita siap jawab secara aturan,” ujarnya.
Kini, Mardensi berdiri di titik krusial: antara merawat persatuan internal atau terseret dalam tarik-menarik kepentingan lama. Dengan mandat politik yang jelas merebut kembali pucuk pimpinan DPRD kepemimpinannya akan segera diuji, bukan hanya oleh lawan politik di luar, tetapi juga oleh dinamika di dalam tubuh partai sendiri.(TB)