Kepahiang, Tintabangsa.com – Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, S.IP secara resmi membuka kegiatan Join Monitoring Visit Program Inklusi yang diselenggarakan oleh Bappenas bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Selasa (tanggal tidak disebutkan), di Aula Puskesmas Kelobak, Kabupaten Kepahiang. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Bupati Zurdi Nata menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kepahiang terhadap penguatan program inklusi sosial, khususnya untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
“Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya program inklusi yang bertujuan menjangkau kelompok rentan. Kami meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga mitra internasional, sangat krusial dalam membangun pelayanan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Data menunjukkan, hingga Maret 2024 saja, sudah tercatat 56 kasus kekerasan, termasuk 15 kasus asusila. Selain itu, permasalahan dispensasi pernikahan anak dan pernikahan tanpa pencatatan juga masih menjadi perhatian serius.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang secara khusus menangani laporan kekerasan terhadap kelompok rentan. Di Puskesmas Kelobak sendiri, telah tersedia layanan One Stop Service and Learning (OSS&L) yang menjadi pusat rujukan bagi para korban.
“Kehadiran OSS&L menjadi bukti komitmen kami untuk memberikan pendampingan dan perlindungan yang lebih baik kepada korban,” jelas Bupati.
Tak hanya itu, Pemerintah Daerah juga terus memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk dengan WCC Cahaya Perempuan Bengkulu. Kolaborasi ini, menurut Bupati, akan terus didorong agar menjangkau lebih banyak desa dan wilayah terpencil.
Bupati Zurdi Nata menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami juga berharap dukungan dari pemerintah pusat, salah satunya adalah penyediaan safe house sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan,” tambahnya.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kolaborasi dan bekerja bersama mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan aman bagi semua warga.(Adv)
