Lhokseumawe, Tintabangsa.com – Penjabat Walikota Lhokseumawe , Dr Drs Imran M.Si ,MA.Cd minta masyarakat diwilayahnya kembali untuk fungsikan lumbung padi atau tempat penyimpanan padi (Kroeng pade) untuk menampung hasil panen dalam rangka menjaga ketahanan pangan.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) mengatakan hal itu disampaikan PJ walikota ketika berbicara dihadapan 68 geuchik di Aula Setdako Lhokseumawe dalam sebuah pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong ( DPMG) , Selasa (22/11/2022).
Walikota mengatakan lumbung pangan yang dimaksudkan kalau di Gampong adalah tempat penyimpanan padi, jadi dulu warga masyarakat di Gampong atau desa tidak pernah kekurangan atau krisis pangan ,karena hasil panen selalu disimpan dalam kroeng atau lumbung desa.
Saat ini di Gampong- Gampong tidak ada lagi lumbung pangan atau kroeng tempat penyimpanan padi. Kalau mau lihat bagaimana Kroeng pade pergi lihat di Museum Lhokseumawe ,ujar walikota . Oleh karena itu walikota mengajak kepala desa untuk mengfungsikan kembali lumbung desa itu. ” Saya rasa melalui BUMDES Gampong bisa mengarahkan agar di Gampong- Gampong bisa menghidupkan lagi lumbung desa ” ujar Walikota .
Menurut Kabag Prokopim , walikota mengatakan lahan pertanian di Kecamatan Blang Mangat, Muara Dua dan Muara Satu masih luas areal pertanian ,artinya masih punya potensi untuk mengfungsikan lumbung padi , kecuali di Kecamatan Banda Sakti . Lumbung padi yang masih ada saat ini di sebut walikota di SulawesiSelatan.
Hal lain yang disampaikan Pj Walikota saat melakukan pertemuan dengan kepala desa, “dijelaskan Kabag Prokopim potensi ekonomi dibidang peternakan juga sangat potensi untuk dikembangkan tapi dengan sistem peternakan modern bukan sapi itu dilepas. Apalagi di Kecamatan Banda Sakti ada larangan pemeliharaan hewan” ujar Walikota.
Pertemuan yang dibuka oleh Kadis BPMG , Drs Nasruddin MM jelas Kabag Prokopim PJ walikota juga menyinggung tentang Bimtek kades yang berlangsung selama ini ,walikota mengatakan pergi Bimtek boleh-boleh saja dan tidak dilarang pihaknya yang penting harus tepat sasaran , misalnya di Kota Lhokseumawe mau mengembangkan masalah pariwisata , lokasi studinya harus ke daerah yang ada lokasi wisatanya. (Rid/TB)
