Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu Soroti Kebijakan Pemerintah Pusat Naikkan Harga BBM

Bengkulu, tintabangsa.com – Sejumlah Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti kebijakan pemerintah pusat dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dengan itu, Pemerintah Daerah (Pemda) terutama tingkat Provinsi Bengkulu agar mengambil sikap dan langkah-langkah guna mengantisipasi imbas dari naiknya harga BBM tersebut.

“Tidak bisa kita pungkiri, kenaikan harga BBM ini pasti memberikan imbas bagi kehidupan masyarakat. Imbas itulah yang harus disikapi dengan pemda,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, usai paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Raperda Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 pada Selasa (20/09/2022).

Lanjut Zainal, langkah lainnya menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang layak, namun tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Mengingat penerima BLT BBM itukan datanya dari pusat. Sementara masyarakat yang layak, tapi karena tidak terdata malah tidak dapat. “Nah, yang tidak dapat inilah ditalangi dari APBD,” ujar Zainal.

Selain itu, penting juga disikapi pemda, antrian panjang kendaraan di SPBU pasca naiknya harga BBM.

“Kalau kita bicara ideal, setelah harga BBM naik terutama yang bersubsidi, masyarakat tidak lagi sulit untuk mendapatkan BBM. Kalau fakta yang ada sekarang, masyarakat dua kali menjerit, mana harga BBM naik, ditambah BBM sulit didapat,” jelasnya.

Senada dengan itu disampaikan Ketua Fraksi Amanat Keadilan DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sujono, bahwa, upaya lain yang harus dilakukan pemda yakni meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian BBM terutama yang bersubsidi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi salah satu alasan pemerintah menaikan harga BBM itu, karena yang bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Ini menunjukkan jika selama ini BBM bersubsidi banyak dinikmati masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke atas, sehingga masyarakat yang sebenarnya layak malah tidak kebagian. Artinya selama inikan pendistribusian BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran, dengan demikian harusnya pemerintah bisa meningkatkan pengawasannya,” tukas Sujono. (TB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *