Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP Soroti Mutasi Yang di Lingkungan Pemprov

ADVERTORIAL153 Dilihat

Bengkulu, tintabangsa.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyoroti mutasi yang dilakukan di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu pada senin (12/7).

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP menilai, mutasi yang dilakukan pemprov Bengkulu pada ASN eselon III dan IV harus berdedikasi dan siap membangun Provinsi Bengkulu kedepan.

Menurut Jonaidi Sp, Mutasi bukanlah suatu ajang untuk mencari jabatan maupun meningkatkan karir semata. Melainkan harus siap dan bersedia berkorban bagi kemajuan Provinsi Bengkulu.

“Kita harap mutasi ini bukan sekedar ajang bagi-bagi jabatan. Karena perbaikan demokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu sangat diperlukan,” kata Jonaidi SP senin (12/7) kepada RMOLBengkulu.

Selain menyoroti kinerja para Asn dalam mutasi ini. Dewan Dapil Seluma ini juga menuturkan bahwa mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berdasarkan aturan belum diperbolehkan.

Atas hal itu, lanjut Jonaidi. Pihaknya akan segera melakukan pengecekan terkait mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu tersebut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ( Kemenpan RB ).

“Biasanya, mutasi dilakukan setelah enam bulan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan ini akan kami pelajari sejauh mana ini sudah dibolehkan oleh Kemendagri dan KASN,” sambungnya.

Tidak hanya itu, DPRD Provinsi Bengkulu dalam hal ini akan terus memantau izin mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu tersebut.

Sepanjang izin mutasi yang dikeluarkan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang strategis dalam pembangunan Provinsi Bengkulu, maka hal itu diperbolehkan.

“Dewan tidak begitu saja terima apabila memang tahapan ini memang inprosedural.

Karena aturannya belum boleh. Tapi tidak tahu apakah ini sudah di rencanakan lama sehingga mutasi ini bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

“Kalau memang ada izin Kemendagri atau KASN, bisa jadi. Mungkin ada pertimbangan strategis lainnya tapi kalau tidak ada, gubernur akan bermasalah karena belum boleh kalau belum enam bulan,” tutup Jonaidi SP (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *