Bengkulu, tintabangsa.com- Dari hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Bengkulu tahun anggaran 2020 lalu, DPRD Provinsi Bengkulu menemukan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) tanpa ada kegiatan.
Tidak ada kegiatan pada OPD yang juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat secara langsung tersebut, karena anggaran yang semula diperuntukan untuk beberapa kegiatan pembangunan, terkena refocusing.
“Kita tidak menyebutkan OPD mana dan nilai anggaran yang terkena refocusing. Tapi yang jelas pada tahun anggaran 2020 lalu, OPD itu tanpa ada kegiatan atau nol,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi, ketika ditanya hasil pembahasan LKPj Gubernur tahun 2020 dengan OPD yang menjadi mitra kerja.
Edwar yang juga anggota Banggar DPRD Provinsi ini menyarankan, dengan tidak adanya kegiatan pembangunan pada OPD tersebut, sebaiknya dibubarkan saja atau dikembalikan ke OPD induk sebelum nomenklatur baru dilaksanakan oleh Pemprov Bengkulu.
Apalagi selama tahun lalu tersebut, kegiatan OPD tersebut hanya bersifat membayarkan gaji kepada pejabat dan pegawai yang totalnya berjumlah lebih kurang 50 orang. Bahkan ironisnya lagi, dikabarkan pada tahun ini anggaran pada OPD tersebut akan kembali terkena kebijakan refocusing.
“Miris memang kita melihat kondisi itu. Masa kegiatannya hanya membayarkan gaji beserta tunjangan saja. Jika begitu terus sama juga dengan pemborosan anggaran saja untuk membayarkan gaji beserta tunjangan pejabat beserta pegawainya atau sama juga itu makan gaji buta,” tegas politisi PDIP ini ketika dihubungi pada Kamis, (8/4/2021).
Lebih lanjut ditambahkan anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kepahiang ini, tidak adanya kegiatan pada OPD tersebut karena kebijakan refocusing, diingatkan kembali kepada Pemprov agar dalam merefocusing anggaran melakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi.
Hal itu dilakukan supaya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pada OPD di maksud tidak sampai terjadi lagi.
“Ini semua penyebabnya tanpa koordinasi pihak eksekutif dengan legislatif. Untuk itu kita minta jika anggaran pada OPD yang ingin direfocusing tersebut tidak ada salahnya dikonsultasikan dan dibahas secara bersama-sama dulu di DPRD Provinsi,” demikian Edwar. (ADV)
