Bengkulu, tintabangsa.com- Terkait masih adanya perusahaan yang diduga tidak melakukan reklamasi lubang bekas (eks) aktifitas pertambangan batu bara di Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, mendapat sorotan DPRD Provinsi Bengkulu.
Seperti disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali di DPRD Provinsi pada Senin, (5/4/2021).
“Jika memang benar tidak direklamasi lubang eks pertambanganya, berarti ada indikasi perusahaan itu telah melanggar aturan, tepatnya pelanggaran terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Kita minta perusahaan jangan memandang sebelah mata hal seperti ini,” kata Tantawi Dali
Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini atas nama legislatif mendesak agar perusahaan melakukan penimbunan terhadap lubang eks tambang di maksud. Apalaghi jika memang tanah untuk menimbun tidak cukup ketika mengambil di sekitar perusahaan, bisa didatangkan dari luar.
“Reklamasi yang dimaksud, wajib hukumnya dilakukan perusahaan dan ditanami pohon atau berkayu. Jangan pula menanam kelapa sawit, karena itu namanya berkebun,” tegas Politisi Nasdem ini.
Lebih lanjut ditambahkan, desakan agar pihak perusahaan melakukan reklamasi, guna mengantisipasi dampak-dampak yang tak diinginkan khususnya bencana alam, akan datang nantinya.
Oleh karena itu juga terkait masalah tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui OPD teknis, jangan hanya berdiam diri.
Bahkan jika perlu mengenai setoran yang diperuntukkan sebagai jaminan dari perusahaan untuk reklamasi kepada Pemda, saran Tantawi, bukan serta-merta perusahaan langsung bebas dari tanggungjawabnya untuk melakukan reklamasi.
“Kita dari legislatif sudah mengingatkan, dan juga berharap itikad baik dari perusahaan untuk mereklamasi lubang bekas ataupun lahan tambangnya yang sudah tidak produktif lagi. Kita juga tidak bisa menutup mata dengan persoalan ini, terlebih pada beberapa daerah yang terjadi bencana, salah satu penyebabnya aktifitas pertambangan ini,” tukas Tantawi. (ADV)
