Bengkulu, tintabangsa.com- Dewan Provinsi Bengkulu menilai, jika program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) yang sudah dilaunching Gubernur Bengkulu, mengada-ngada karena belum pernah dibahas dan diajukan ke DPRD Provinsi Bengkulu.

Hal ini disampaikan salah seorang anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, saat rapat paripurna dengan agenda hasil kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu Masa Persidangan ke- I Tahun Sidang 2021.

Rapat paripurna dengan agenda hasil kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu Masa Persidangan ke- I Tahun Sidang 2021.

“Pimpinan, di dalam reses itu termasuk kami menerima keluhan dari hampir seluruh anggota, keluhan terhadap data base keluarga-keluarga kita yang miskin di Provinsi Bengkulu,” sampainya, Senin (15/3/2021) di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

“Carut marutnya pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bedah rumah, PKH, dan hari ini kami membaca ada launching Kartu Bengkulu Sejahtera,” tambah Usin.

Politisi Partai Hanura ini menuturkan, KBS itu belum pernah dibahas dan diajukan ke DPRD.

“Kartu Bengkulu Sejahtera itu, di DPRD ini belum pernah dibahas dan diajukan. Tetapi, saudara gubernur melakukan launching dengan perkiraan 33 ribu penerima kartu,” terangnya.

“Bagi kami ini suatu program yang mengada-ngada, program yang tidak pernah diajukan di DPRD ini. Saya termasuk Banggar di situ. Barusan saya konfirmasi anggota kami di Komisi IV, juga belum pernah membahas Kartu Bengkulu Sejahtera itu,” ungkap Usin.

Ia menuturkan, melalui paripurna ini agar diingatkan gubernur untuk tidak melakukan pembohongan publik.

“Jadi, melalui rapat paripurna ini tolong diingatkan saudara gubernur untuk tidak melakukan, bahasa saya penipuan publik, pembohongan publik. Ini bukan saatnya kampanye, ini sudah selesai kampanye,” ujarnya.

Kalau tidak pernah ada dibahas di DPRD ini, kata Usin, jangan lakukan launching-launching program-program yang tidak pernah diprogramkan di DPRD.

“Kasihan masyarakat Bengkulu, di tengah pandemi COVID-19 ini berharap-harap menerima, mencari informasi mendapatkan Kartu Bengkulu Sejahtera itu. Bagi saya setuju, tetapi jangan lakukan launching-launching yang membuat masyarakat kita menjadi kebingungan,” kata Usin.

Ditambahkannya, hal itu merupakan aspirasi nyata yang dirasakan sekarang.

“Tiap hari saya ditelepon, tiap hari saya dihubungi, kemana? legal standing pun tidak ada, pendataannya juga belum jelas, belum pernah dilaporkan dalam program-program yang ada di DPRD ini,” terangnya.

“Jadi saudara pimpinan tolonglah, sampaikan kepada gubernur untuk tidak melakukan program-program yang di luar pada program APBD,” pungkas Usin Abdisyah Putra Sembiring.(Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here