Blitar, tintabangsa.com, -Ribuan warga masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat (AMBSM) Demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Senin (16/1/2023).
Kedatangan Warga Masyarakat Blitar selatan di Kantor Kabupaten Blitar tersebut dari 4 wilayah diantara lain, Masyarakat dari kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Bakung dan Kecamatan Kademangan, dengan menggunakan ratusan kendaraan (truck).
Mereka menuntut Bupati Blitar, Rini Syarifah ( Mak Rini),agar adil dalam Pelaksanaan Pembangunan jalan dan pemerataan dalam membangun di wilayah kabupaten Blitar tahun 2023.
Aksi yang dimulai sekitar jam 10 pagi ini dibuka dengan orasi warga masyarakat Blitar Selatan. Para perwakilan dari masyarakat yang berasal dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar selatan ini menuntut adanya pembangunan jalan yang selama ini kurang diperhatikan.
Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), salah satunya yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat.
Mohammad Trianto menyampaikan empat tuntutan, yang pertama bangun infrastruktur berkualitas secara merata di kawasan Blitar selatan, kedua laksanakan pembangunan infrastruktur wilayah Blitar selatan tanpa dikotori oleh korupsi, kolusi dan nepotisme. Tiga laksanakan semua visi misi Bupati Blitar periode 2021-2024 secara konsisten. Empat wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,dan demokratis dan berwatak kerakyatan.” jelasnya.
Hari ini kita akan membongkar APBD, kita harus memaksa agar bupati Blitar segera membuat skala prioritas pembangunan di wilayah Blitar selatan. Hari ini juga Bupati Blitar harus membuat fakta integritas,” Ungkap Trianto, Ketua KRPK yang tergabung di Aliansi Masyarakat Blitar Menggugat.
Setelah beberapa jam menyampaikan orasi, akhirnya para pendemo ditemui oleh wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso, bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, dan wakil Ketua DPRD Mujib.
Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso menyampaikan, apa yang menjadi tuntutan warga masyarakat Blitar selatan sebenarnya sudah masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2023.
“Prioritas pembangunan infrastruktur tahun ini dibagi dalam perbandingan 70% untuk kawasan Blitar selatan, dan 30% untuk wilayah Blitar Utara” kata Wabup Blitar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito juga mengatakan hal yang sama terkait dengan keinginan warga. Bahkan dewan siap mengawal aspirasi masyarakat ini sampai di setujui oleh Pemkab Blitar.
Sebagai bentuk komitmen agar tidak diberi janji janji palsu, massa meminta Wakil Bupati dan Ketua Dewan untuk menandatangani perjanjian dengan menggunakan materai. Selain itu harus di stempel Pemkab Blitar dan DPRD.
Sedangkan Mujib SM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa hal itu merupakan puncak kekesalan masyarakat dari Blitar Selatan. Dengan menyampaikan beberapa persoalan disana, bahwa infrastruktur kalau dibandingkan Blitar Utara itu jauh berbeda dengan Blitar Selatan yang masih banyak jalan rusak.
“Jadi, perlu konsentrasi Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pembangunan jalan di Blitar Selatan.” Kata Mujib.(TB/Bas)
