Dari Pelosok hingga Perbatasan, Tejo Suroso Percepat Pemerataan Jalan Bengkulu

BENGKULU, Tintabangsa.com – Pemerataan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Melalui program Jalan Mulus 2028, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu terus mendorong penanganan ruas-ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas, terutama jalur penghubung antarkabupaten dan akses menuju kawasan produktif.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menyampaikan bahwa pada 2025 penanganan jalan provinsi telah mencapai 190,86 kilometer dengan nilai kontrak sekitar Rp514,03 miliar yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Capaian tersebut menjadi bagian dari tahapan untuk mewujudkan target jalan provinsi yang semakin baik pada 2028.

Menurut Tejo, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan tingkat kerusakan dan kebutuhan konektivitas masyarakat. Ruas yang mengalami kerusakan berat serta memiliki peran penting dalam menghubungkan pusat permukiman, kawasan pertanian, dan pusat kegiatan ekonomi menjadi perhatian dalam penentuan prioritas.

“Capaian 190,86 kilometer di tahun 2025 ini bukti keseriusan kita. Arahan Gubernur Helmi Hasan dan Wagub Mian jelas, jalan provinsi harus mulus semua di 2028. Yang rusak parah kita dahulukan,” kata Tejo Suroso.

Penanganan infrastruktur tersebut mencakup sejumlah wilayah dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Di Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan mencapai 51,58 kilometer dengan anggaran sekitar Rp108,5 miliar. Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah PUT–Kota Padang–Derati–Tanjung Ening sepanjang 33,32 kilometer, yang memiliki peran dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, penanganan jalan mencapai 54,67 kilometer dengan anggaran sekitar Rp161,2 miliar. Sementara di Kabupaten Seluma, salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah Pasar Talo–Pering Baru sepanjang 15,2 kilometer, yang selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat setempat.

Bagi masyarakat di wilayah pelosok, kondisi jalan memiliki hubungan langsung dengan kelancaran berbagai kegiatan sehari-hari. Akses yang baik dapat membantu memperlancar distribusi kebutuhan pokok, memudahkan petani membawa hasil panen ke pasar, serta mendukung perjalanan menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.

Karena itu, Tejo menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak semata-mata mengejar panjang ruas yang tertangani. Lebih dari itu, penanganan infrastruktur diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.

“Fokusnya adalah ruas penghubung antarkabupaten yang masih rusak. Dengan berlanjutnya program ini, diharapkan akses warga dari pelosok ke kota semakin lancar dan ekonomi semakin tumbuh,” tegasnya.

Program tersebut berlanjut pada 2026. Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menyiapkan penanganan 12 ruas jalan dengan total panjang 32,612 kilometer dan rencana anggaran biaya sekitar Rp119,69 miliar. Sejumlah ruas yang menjadi perhatian berada di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Seluma, dan Kepahiang.

Di Kabupaten Lebong, penanganan ruas Air Dingin–Muara Aman sepanjang 6,5 kilometer dengan anggaran sekitar Rp24,7 miliar diarahkan untuk mendukung kelancaran akses masyarakat, termasuk hubungan antarkawasan permukiman dan pusat pelayanan.

Di Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan pada ruas Ketahun–Napal Putih, D6 Ketahun–Giri Mulya, serta Kerkap–Tanjung Palik memiliki total panjang sekitar 6,5 kilometer dengan anggaran sekitar Rp24,9 miliar. Penanganan jalur tersebut diharapkan mendukung mobilitas warga dan distribusi hasil kegiatan ekonomi masyarakat.

Sementara di Kabupaten Seluma, ruas Padang Serai–Pasar Ngalam sepanjang 7,1 kilometer menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat. Adapun di Kabupaten Kepahiang, ruas Benuang Galing–Batas Sumatera Selatan sepanjang 2,2 kilometer diharapkan memperkuat konektivitas kawasan perbatasan antardaerah.

Tejo menjelaskan, panjang keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 1.560 kilometer. Dengan cakupan jaringan yang luas, pembangunan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi kerusakan, tingkat kebutuhan masyarakat, serta fungsi strategis setiap ruas.

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan dukungan APBN sekitar Rp500 miliar agar penanganan jalan provinsi dapat dilakukan lebih luas dan berkesinambungan.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan.

“Pembangunan harus berjalan beriringan, dari jalan, kesehatan, hingga pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Helmi.

Bagi Dinas PUPR, keberhasilan program Jalan Mulus 2028 tidak hanya diukur dari jumlah kilometer yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Jalan yang semakin baik diharapkan dapat menekan hambatan distribusi, memperlancar akses pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi bagi kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan konektivitas.

Dengan penanganan 190,86 kilometer pada 2025 dan rencana pekerjaan lanjutan pada 2026, Tejo Suroso bersama jajaran Dinas PUPR terus mengawal tahapan pembangunan tersebut. Target akhirnya adalah jaringan jalan provinsi yang semakin terhubung, aman dilalui, dan mampu mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok Bengkulu. (ADV)

Komentar