BENGKULU, Tintabangsa.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menginstruksikan pembentukan “Tim Jaga Api” untuk memperkuat patroli dan pengawasan di wilayah rawan kebakaran.
Instruksi tersebut disampaikan Mian dalam Rapat Koordinasi Pencegahan, Mitigasi, dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (1/9/2026).
Rakor turut dihadiri Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dan Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Prof. Dr. Haruni Krisnawati yang mengikuti rapat secara daring. Sejumlah unsur Forkopimda, Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing, serta perwakilan perusahaan juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Mian menegaskan, meskipun Bengkulu belum menjadi daerah yang mendapat sorotan utama terkait tingginya kasus karhutla secara nasional, kondisi tersebut tidak boleh membuat kewaspadaan menurun.
Terlebih, berdasarkan informasi BMKG Bengkulu, musim penghujan diperkirakan baru akan mulai pada akhir Oktober. Artinya, masih terdapat periode kemarau yang harus diantisipasi secara serius.
Karena itu, Mian meminta seluruh pihak memperkuat langkah pencegahan, salah satunya melalui pembentukan Tim Jaga Api yang aktif melakukan patroli di kawasan rawan.
“Itu dibentuk Tim Jaga Api yang terus dilakukan patroli melalui sawah-sawah perusahaan, mobil tangki air. Ini jangan dianggap gampang, meski Bengkulu tidak termasuk sorotan dalam musibah kebakaran hutan dan lahan,” kata Mian.
Menurutnya, Tim Jaga Api tidak hanya berfungsi melakukan pemantauan, tetapi juga harus mampu mendeteksi potensi munculnya titik api sejak dini. Kecepatan dalam merespons menjadi penting agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Tim tersebut nantinya diarahkan melakukan pengawasan di kawasan hutan maupun lahan yang memiliki potensi terbakar, termasuk area yang berada di sekitar perkebunan dan lahan perusahaan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI Prof. Dr. Haruni Krisnawati menekankan pentingnya membangun sistem pencegahan karhutla yang kuat.
Menurut Haruni, ada tiga hal utama yang harus diperkuat dalam pengendalian karhutla, yakni koordinasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat.
“Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu koordinasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang kuat dalam mengendalikan kebakaran hutan yang mengedepankan pencegahan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BMKG Bengkulu Luhur Tri Uji Prayitno mengatakan BMKG pusat telah menginstruksikan seluruh satuan kerja BMKG di daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait dalam menghadapi potensi El Niño pada musim kemarau.
“Kami mendapat instruksi dari BMKG pusat dan kami sudah gencar turun, pertama kali ke BPBD, BPDAS, forum air, terkait adanya potensi El Niño di musim kemarau ini,” ujar Luhur.
Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, BMKG, BPBD, perusahaan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya titik api serta menekan risiko karhutla di wilayah Bengkulu.
Pembentukan Tim Jaga Api diharapkan menjadi langkah konkret untuk memastikan pencegahan dilakukan sejak dini, bukan menunggu api membesar baru dilakukan penanganan.(TB)