ASAHAN, Tintabangsa.com – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
Rakor tersebut digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026), mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Forkopimda Sumatera Utara, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan bahwa peningkatan PAD harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, menggali sumber-sumber pendapatan yang belum maksimal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat digitalisasi sistem.
Digitalisasi dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Agus Fatoni juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan berbagai pihak serta memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara tepat.
Ia turut menyoroti penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana daerah secara langsung memperoleh bagian dari pembayaran pajak tersebut. Penerimaan dari sektor PKB dinilai memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan PAD.
“Dengan PAD yang meningkat, masyarakat akan semakin sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Kita harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan PAD,” ujar Bobby.
Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dengan adanya kebijakan opsen PKB, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan.
Bobby juga meminta dukungan penuh seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara.
“Ayo kita bersama-sama optimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan PAD Sumatera Utara,” ajaknya.
Usai mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
Taufik berharap penyaluran DBH dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah tidak mengalami hambatan.
Selain itu, ia meminta adanya dukungan dalam sinkronisasi data perpajakan antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih data sekaligus mencegah potensi kehilangan pendapatan daerah.
“Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Ia menegaskan, seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kesamaan dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial agar setiap rupiah pendapatan yang diterima dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.
Rakor berlangsung dengan rangkaian kegiatan berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya, tari penyambutan, doa, sambutan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sambutan Gubernur Sumatera Utara, serta tanggapan dari Bupati Asahan.(Surya)