Jakarta, tintabangsa.com – Sebaris kalimat kadang lebih bising daripada ribuan pengeras suara. Ketika Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan komitmen pemerintah yang akan terus dijalankan, disertai keinginannya berdialog langsung dengan para pengkritik di kampus-kampus, riak yang semula berada di ruang diskusi perlahan menjalar ke ruang publik.
Bagi pendukung pemerintah, pernyataan itu dipandang sebagai bentuk ketegasan menjaga program prioritas nasional. Namun di mata para pengkritik, nada yang disampaikan dianggap terlalu keras dan berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang mempertanyakan efektivitas maupun besarnya anggaran program tersebut.
Gelombang kritik pun menguat. Di sejumlah daerah, mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan agar pelaksanaan MBG diawasi secara ketat. Sorotan bukan lagi semata soal menu di atas piring, tetapi juga mengenai tata kelola anggaran yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Mereka meminta pemerintah memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Namun riak tidak hanya datang dari luar.
Di dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), organisasi yang selama ini dikenal mendukung berbagai program pemerintah, mulai terdengar suara-suara berbeda. Perbedaan pandangan itu muncul setelah pernyataan Hashim memancing polemik di ruang publik.
KH. Maksum Hidayatullah menjadi salah satu yang menyampaikan kritik terbuka. Menurutnya, komunikasi seorang pejabat publik semestinya mampu meredam ketegangan, bukan justru memunculkan tafsir yang beragam.
“Saya yakin Pak Hashim mungkin keceplosan. Tetapi mungkin begitulah karakternya. Merasa paling benar sendiri, paling berkuasa sendiri untuk mengurus negeri ini,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Ferry Sibarani. Ia berharap polemik tidak berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas dan mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional melalui komunikasi yang lebih bijaksana.
Sementara itu, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu meninggalkan kepengurusan FORMAS karena memiliki perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan Hashim. Dalam pernyataannya, Yono juga menyatakan dukungan politiknya kepada Sufmi Dasco Ahmad.
Beragam respons tersebut menunjukkan bahwa polemik MBG kini tidak lagi hanya berkutat pada aspek teknis pelaksanaan program. Perdebatan telah melebar menjadi persoalan komunikasi politik, cara pemerintah menerima kritik, hingga dinamika di internal kelompok-kelompok pendukungnya sendiri.
Di sisi lain, Hashim sebelumnya juga mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih memiliki berbagai kekurangan yang harus dibenahi dan meminta seluruh pihak ikut mengawasi agar program berjalan sesuai tujuan.
Kini, perdebatan mengenai MBG memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar soal makan bergizi, melainkan bagaimana sebuah program prioritas nasional diuji oleh kritik publik, dinamika politik, dan kemampuan pemerintah membangun ruang dialog. Sebab dalam demokrasi, ketegasan dan keterbukaan terhadap kritik sama-sama menjadi bagian dari fondasi yang menentukan kuat atau rapuhnya kepercayaan masyarakat.