BENGKULU, TINTABANGSA.COM, -Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengingatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar segera mempercepat proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang hingga pertengahan tahun masih belum berjalan optimal.
Menurut Teuku, waktu pelaksanaan proyek semakin terbatas. Jika proses lelang dan kontrak pekerjaan terus mengalami keterlambatan, maka dikhawatirkan pelaksanaan fisik akan berbenturan dengan musim penghujan yang biasanya mulai berlangsung pada September hingga November.
“Kemarin saya sudah menghubungi Pak Seda dan juga Pak Gubernur. Waktunya sudah sangat mepet, sementara hingga hari ini kegiatan tersebut belum juga berjalan,” ujar Teuku.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca pada akhir tahun berpotensi menghambat berbagai pekerjaan konstruksi di lapangan. Karena itu, seluruh tahapan administrasi harus segera diselesaikan agar pekerjaan fisik dapat dimulai lebih cepat.
“Kita memahami bahwa memasuki bulan September, Oktober hingga November merupakan musim penghujan yang berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai pekerjaan. Karena itu efektivitas waktu pelaksanaan harus benar-benar diperhitungkan,” katanya.
Teuku berharap seluruh paket pekerjaan infrastruktur yang telah direncanakan dapat segera masuk tahap lelang atau bahkan sudah terikat kontrak paling lambat pada akhir Juni. Dengan demikian, pihak ketiga memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target.
Menurutnya, percepatan proses bukan hanya penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, tetapi juga untuk menjaga kualitas hasil pembangunan.
“Jangan sampai pekerjaan tidak selesai tepat waktu atau justru menimbulkan temuan karena dikerjakan secara terburu-buru. Hal seperti itu tentu tidak kita inginkan,” tegasnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek sering berujung pada pekerjaan yang dikebut menjelang akhir tahun. Kondisi tersebut berisiko menurunkan kualitas pekerjaan dan menyulitkan proses pengawasan.
Karena itu, DPRD mendorong agar pemerintah daerah memberikan ruang waktu yang cukup panjang bagi pelaksanaan proyek, sehingga apabila ditemukan kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki, masih tersedia waktu untuk melakukan penyempurnaan.
“Kita sudah banyak belajar dari pengalaman. Saya ingin waktu pelaksanaan pekerjaan benar-benar cukup longgar, sehingga jika ada yang perlu diperbaiki dapat segera dilakukan karena masih tersedia waktu yang memadai,” pungkasnya.
DPRD berharap percepatan realisasi proyek infrastruktur dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat pembangunan tersebut sangat dinantikan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di Bengkulu.(TB)