KAUR, TINTABANGSA.COM, -Kunjungan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, ke salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kaur menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Alih-alih menjadi inspeksi mendadak (sidak) yang bertujuan melihat kondisi riil di lapangan, sejumlah pihak justru mempertanyakan independensi dan objektivitas kunjungan tersebut.
Sorotan muncul setelah beredar komentar yang menilai suasana sidak lebih menyerupai penyambutan tamu kehormatan dibandingkan inspeksi mendadak. Bahkan, muncul dugaan bahwa kunjungan tersebut telah dipersiapkan sebelumnya sehingga kondisi yang ditampilkan dianggap tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
“Sidak yang dikondisikan, banyak makanan, menyambut seperti menyambut tamu,” demikian salah satu komentar yang beredar dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Yang juga menjadi pertanyaan publik adalah kehadiran Ketua DPRD Sumardi yang disebut datang seorang diri tanpa melibatkan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang membidangi persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk program MBG.
Masyarakat mempertanyakan mengapa anggota Komisi IV asal daerah pemilihan Kaur seperti Hidayat maupun Barli Halim tidak dilibatkan dalam kunjungan tersebut. Padahal, keduanya merupakan wakil rakyat yang berasal dari daerah yang sama dan memiliki tugas pengawasan sesuai bidang komisi.
“Kalau memang ingin melihat kondisi sebenarnya, mengapa anggota Komisi IV dari dapil Kaur tidak diajak? Bukankah mereka lebih memahami kondisi lapangan dan memiliki fungsi pengawasan yang sama?” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, lokasi dapur yang dikunjungi juga menjadi perhatian publik karena disebut-sebut merupakan dapur yang telah dikenal dekat dengan sejumlah pihak tertentu. Kondisi ini memunculkan spekulasi dan pertanyaan mengenai alasan pemilihan lokasi sidak serta tujuan kunjungan tersebut.
Sejumlah kalangan berharap DPRD Provinsi Bengkulu dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme dan tujuan kunjungan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan lembaga legislatif, terutama terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi perhatian nasional.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Provinsi Bengkulu maupun pihak terkait mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.(TB)