REJANG LEBONG, TINTABANGSA.COM,-Program Cetak Sawah di Provinsi Bengkulu yang menjadi bagian dari komitmen Helmi Hasan dalam mendukung agenda ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto kini justru tersendat di lapangan. Meski pengerjaan fisik lahan telah dinyatakan rampung, program tersebut belum memberikan manfaat bagi petani akibat persoalan serius pada sistem drainase dan pengairan.
Di atas kertas, program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mencetak ribuan hektare sawah baru di Bengkulu. Proses pembukaan lahan dan pembentukan petak sawah disebut telah selesai dikerjakan sejak 2025. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi utama lahan sebagai areal tanam belum berjalan, karena aliran air belum mampu menjangkau area persawahan secara optimal.
Kondisi ini paling terlihat di Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Dari total sekitar 587 hektare lahan yang telah dicetak, hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani. Permasalahan utama terletak pada belum berfungsinya jaringan pipa serta sistem drainase yang seharusnya menjadi penopang utama pengairan.
Ironisnya, proyek pemasangan pipa yang diharapkan menjadi solusi distribusi air belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Air belum mengalir merata ke seluruh lahan, sehingga sawah yang telah siap tanam justru terbengkalai dan mulai kembali ditumbuhi semak. Situasi ini memicu dugaan adanya kelalaian atau lemahnya kinerja oknum pelaksana di tingkat bawah, yang dinilai telah “mencederai” program strategis pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap capaian target cetak sawah seluas 2.200 hektare di Bengkulu. Secara fisik program memang telah berjalan, namun dari sisi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani, hasilnya belum dirasakan.
Wartawan Tintabangsa telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah, kepala dinas terkait, hingga PPTK proyek. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan. Minimnya respons ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, mempercepat perbaikan infrastruktur drainase, serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jika tidak segera ditangani, program yang telah menyerap anggaran besar ini dikhawatirkan tidak hanya gagal, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.(TB)