BLITAR, Tintabangsa.com – Aktivitas pertambangan di Desa Pakisaji, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, mulai menuai sorotan serius. Dugaan penggalian yang melampaui batas kedalaman serta belum jelasnya upaya reklamasi pascatambang memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas kegiatan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Di balik aktivitas pertambangan, terdapat tanggung jawab besar yang harus dipenuhi, mulai dari kepatuhan terhadap perizinan, pengendalian dampak lingkungan, hingga kewajiban memulihkan lahan bekas galian.
Keluhan masyarakat setempat menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa aktivitas penambangan belum diimbangi pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi lahan bekas galian yang diduga belum dipulihkan secara jelas juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perubahan struktur tanah, erosi, hingga potensi pergerakan tanah.
Jika dugaan tersebut benar, maka pengawasan terhadap aktivitas pertambangan patut dipertanyakan. Sebab, kegiatan penambangan yang tidak terkendali berpotensi meninggalkan persoalan lingkungan jangka panjang yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
Sorotan keras disampaikan Ketua Regional 3 MAPI Sabar Pungli Jawa Timur, Sutrisno, SH. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Blitar, Polres Blitar, serta instansi teknis terkait tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
“Ini persoalan serius. Dampaknya bukan hanya terhadap ekosistem dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana longsor sewaktu-waktu apabila kondisi lahan tidak dikelola dengan baik. Karena itu, perlu perhatian serius dari Pemkab Blitar, Polres Kabupaten Blitar, serta instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas penambangan ini,” tegas Sutrisno.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat pertambangan dari sisi perputaran ekonomi dan aktivitas usaha. Kepatuhan terhadap aturan, keselamatan masyarakat, serta tanggung jawab pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas.
Sutrisno juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tersebut dilakukan. Apalagi, jika benar terdapat penggalian yang melampaui ketentuan teknis, persoalan itu harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan verifikasi di lapangan.
Ia mendesak aparat penegak hukum bersama instansi berwenang memeriksa legalitas pertambangan, kesesuaian dokumen perizinan dengan praktik operasional, batas kedalaman penggalian, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan reklamasi lingkungan.
“Jangan sampai aktivitas pertambangan terus berjalan, sementara dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat justru terabaikan. Pemerintah dan aparat harus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Menurut Sutrisno, pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk memastikan apakah kondisi lahan di sekitar lokasi masih aman atau justru membutuhkan langkah penanganan segera guna mencegah risiko lingkungan yang lebih besar.
Apabila ditemukan pelanggaran, ia meminta instansi berwenang mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk penghentian kegiatan apabila terdapat dasar hukum serta kewajiban pemegang izin untuk melakukan reklamasi dan pemulihan lahan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola tambang maupun instansi berwenang mengenai dugaan pelanggaran batas kedalaman dan pelaksanaan reklamasi tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, pengawasan pertambangan bukan sekadar urusan administrasi perizinan, melainkan menyangkut perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi.(TB)
Komentar