Bengkulu, Tintabangsa.com, -Pemerintah terus mempercepat upaya pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) menyiapkan pembangunan jaringan listrik pedesaan yang akan menjangkau 30 titik di sejumlah kabupaten pada tahun 2026.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Kendala Pembangunan Listrik Pedesaan Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (30/6). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terkait pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dan dihadiri unsur PLN, pemerintah kabupaten, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta sejumlah instansi terkait yang terlibat dalam proses pembangunan jaringan listrik.
Dalam kesempatan tersebut, Herwan Antoni menegaskan bahwa listrik bukan lagi sekadar kebutuhan penunjang, melainkan menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan warga di wilayah pedesaan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati layanan energi secara merata.
Namun demikian, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Mulai dari persoalan administrasi, pembebasan lahan, akses menuju lokasi proyek, hingga perizinan pada kawasan yang melintasi wilayah konservasi.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menjelaskan bahwa pembangunan listrik pedesaan tahun 2026 akan dilaksanakan dalam dua tahap di 30 lokasi berbeda. Sebanyak 25 lokasi telah dinyatakan siap atau berstatus clear and clean (CnC), sementara beberapa lokasi lainnya masih memerlukan penyelesaian berbagai kendala teknis dan administratif.
Ia menyebut sejumlah hambatan yang ditemukan di lapangan antara lain akses jalan yang belum memadai untuk pengangkutan material, keberadaan tanaman masyarakat di jalur jaringan listrik, hingga proses perizinan karena sebagian trase jaringan melewati kawasan hutan konservasi.
Permasalahan tersebut tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Lebong yang hingga kini masih membutuhkan penguatan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Sementara itu, Manager PLN UP2K Bengkulu, Yanuar, mengungkapkan bahwa rasio desa berlistrik di Bengkulu saat ini telah mencapai 100 persen, sedangkan rasio elektrifikasi hingga akhir 2025 berada pada angka 99,52 persen.
Meski demikian, masih diperlukan pembangunan dan penguatan jaringan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal.
Pada tahap pertama pembangunan, PLN akan membangun jaringan di 25 lokasi dengan rincian pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 21,5 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 31,4 kilometer, serta pemasangan 11 unit gardu distribusi dengan kapasitas total 550 kVA.
Sedangkan pada tahap kedua, pembangunan akan dilaksanakan di lima lokasi tambahan dengan pembangunan JTM sepanjang 5,52 kilometer, JTR sepanjang 10,63 kilometer, serta tiga unit gardu distribusi berkapasitas total 150 kVA.
Secara keseluruhan, Program Listrik Desa tahun 2026 di Bengkulu akan mencakup pembangunan JTM sepanjang 27,03 kilometer, JTR sepanjang 42,07 kilometer, serta pembangunan 14 unit gardu distribusi dengan total kapasitas mencapai 700 kVA.
Pemerintah berharap pembangunan jaringan listrik tersebut mampu membuka akses ekonomi baru, meningkatkan produktivitas masyarakat desa, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan layanan energi.(ADV)