Bengkulu, Tintabangsa.com – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mulai memperketat pengawasan terhadap angkutan batu bara yang melintas di jalan umum. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk melindungi infrastruktur daerah sekaligus menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Teuku menilai pengawasan terhadap tonase kendaraan harus dilakukan secara konsisten karena kerusakan jalan yang terjadi selama ini sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermuatan berat yang melampaui kapasitas jalan.
“Jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat harus dijaga bersama. Jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan fasilitas publik yang setiap hari digunakan masyarakat,” ujar Teuku.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan DPRD Provinsi Bengkulu sejak lama mendorong adanya penataan yang lebih tegas terhadap aktivitas angkutan batu bara, terutama selama jalan khusus batu bara belum terealisasi.
Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan jalan umum memiliki tanggung jawab untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk batas tonase sesuai klasifikasi jalan. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Teuku juga mendukung langkah Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang akan melakukan pendataan terhadap kendaraan angkutan batu bara. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
“Kita mendukung langkah pemerintah melakukan pendataan dan pengawasan. Yang terpenting adalah ada kepatuhan dari perusahaan sehingga jalan tidak cepat rusak dan masyarakat tetap merasa aman saat beraktivitas,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Teuku menyoroti aspek keselamatan lalu lintas. Menurutnya, kendaraan yang membawa muatan berlebih tidak hanya mempercepat kerusakan jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya.
Karena itu, DPRD Provinsi Bengkulu berharap seluruh pelaku usaha pertambangan dapat membangun komitmen bersama dengan pemerintah untuk menjalankan operasional secara tertib dan sesuai aturan.
Lebih lanjut, Teuku menegaskan bahwa pembangunan jalan khusus batu bara harus menjadi prioritas sebagai solusi permanen. Dengan adanya jalur khusus, aktivitas pengangkutan hasil tambang tidak lagi membebani jalan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Jalan khusus batu bara adalah solusi jangka panjang yang harus segera diwujudkan. Dengan begitu, investasi tetap berjalan, ekonomi tumbuh, dan infrastruktur daerah tetap terjaga,” tegasnya.
DPRD Provinsi Bengkulu, lanjut Teuku, akan terus mengawal berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.(ADV)