Lebong, tintabangsa.com – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Lebong menyuarakan dukungan kuat terhadap pengembangan sumber energi panas bumi sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan dalam sambutan resmi oleh Plt. Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebong, Hari Kaffri, A. Md. T dalam acara Diskusi Publik bertajuk “Pengembangan Sumber Energi Panas Bumi dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, yang digelar di Selebar Resto, Selasa (27/5/2025).
Dalam sambutannya, KNPI menekankan pentingnya peran pemuda sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam pembangunan daerah, khususnya pada sektor energi.
“Kami ingin hadir, bersuara, dan turut mengambil bagian,” ujar Plt. Ketua DPD KNPI, Hari Kaffri.
Ia menambahkan bahwa KNPI tidak ingin hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan energi – khususnya panas bumi – tidak hanya menguntungkan secara nasional, melainkan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal di Lebong.
Kabupaten Lebong sendiri dikenal memiliki potensi panas bumi yang besar, terutama di wilayah Hulu Lais. Potensi tersebut telah menjadi perhatian nasional dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional melalui pengembangan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Meski investasi yang dikucurkan mencapai Rp 4 triliun dengan kapasitas 110 MW, hingga kini proyek tersebut belum beroperasi secara komersial, yang menimbulkan sejumlah catatan kritis dari berbagai pihak, termasuk kalangan pemuda.
“Sudah begitu lama masyarakat menanti manfaat dari potensi luar biasa ini,” ujarnya seraya berharap diskusi ini menjadi titik awal koordinasi nyata antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mempercepat pemanfaatan energi yang berkelanjutan dan adil.
Menutup sambutannya, Plt. Ketua KNPI mengajak seluruh elemen untuk menjadikan forum ini sebagai langkah awal menuju kebangkitan ekonomi Lebong melalui pemanfaatan energi panas bumi.
Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber utama dari lintas sektor, yaitu:
- Perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong,
- Manager QA/QC Engineer PGE Hulu Lais,
- Perwakilan Komisi III DPRD Kabupaten Lebong, dan
- DPD KNPI Kabupaten Lebong.
Diskusi berlangsung interaktif dengan moderator memandu sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari proses perizinan investasi, kesiapan infrastruktur, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, hingga peran generasi muda dalam pengawasan dan advokasi pembangunan berkelanjutan.
Manager QA/QC Engineer PGE Hulu Lais, Mulyadi Abdi, menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum dapat mengoperasikan fasilitas pembangkit karena terkendala kerja sama penyaluran uap ke PLN.
“PGE sudah siap dari sisi infrastruktur dan teknis, namun kami tidak bisa memproduksi listrik tanpa kepastian pembelian uap oleh PLN. Sampai hari ini, belum ada kejelasan kapan kerja sama itu akan dimulai,” jelas Mulyadi.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam memaksimalkan investasi besar senilai kurang lebih Rp 4 triliun yang telah dikucurkan untuk proyek tersebut.
Sebelumnya, Plt Ketua DPD KNPI Hari Kaffry juga sudah mengundang pihak PLN untuk hadir dalam diskusi publik ini namun pihak PLN tampak tidak hadir.
Masyarakat yang menghadiri diskusi publik menyesalkan ketidak hadiran PLN dalam diskusi ini.
