Lampung Selatan, tintabangsa.com – Munculnya pemberitaan dari beberapa media terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan dalih memperdalam pengetahuan tentang efisiensi penggunaan dan pelaporan dana desa oleh inspektorat Lampung Selatan jadi blunder di tengah masyarakat.
Betapa tidak bimtek yang mengharuskan sekdes dan bendahara desa hadir sebagai peserta untuk menimba ilmu tersebut justru merasa terbebani dengan anggaran yg diminta oleh panitia pelaksana sebesar 5 juta rupiah.
Ironisnya anggaran sebesar itu tidak jelas kegunaan nya dan harus dari mana sumbernya kata salah satu kepala desa yg enggan disebut identitasnya.
Hal tersebut menjadi sorotan beberapa Aktivis Lampung Selatan salah satunya Ainul Fajri. S.Sos sekretaris JWI (Jajaran Wartawan Indonesia) DPD Lampung Selatan.
Menurut bang Inul sapaan akrab beliau yang juga ketua umum LSM forum study dan advokasi masyarakat Lampung (Fusvomal) bahwa bimtek tersebut tidak optimal, peserta penerima materi cuma beberapa jam, apa yg bisa diserap oleh peserta dalam waktu yg singkat, ini ada kesan Bimtek akal akalan tambah bang Inul, di tambah lagi ada biaya 5 jt Rupiah /desa x 256 desa, ini yg harus dijelaskan secara detail oleh panitia penyelenggara agar masyarakat secara luas mengetahui
Sementara Erdyansyah kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) mengklarifikasi terkait dugaan adanya biaya Rp 5.000.000,-/desa tersebut, tadi saya telponan sama beliau ( kadis PMD red) justru bimtek itu hajadnya inspektorat bukan PMD katanya
Sementara mengutip pemberitaan salah satu media on-line justru inspektorat buang selah dan mengklaim inspektorat hanya sebatas pemberi materi PMD lah yg punya acara.
Tadi saya sudah koordinasi dengan Bung Kenedy ketua JWI Lampung Selatan bahwa JWI tidak tinggal diam kita akan full baket, beberapa kepala desa jsudah kami hubungi dan siap memberikan keterangan terkait acara bimtek di hotel horison bandar Lampung tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 dan akan menelusuri biaya 1,2 Milyar anggaran acara bimtek tersebut hasil sum suman (Sokongan) para kades agar masyarakat secara luas tau dan paham bahwa kegiatan bimtek yang di maksud tidak jelas siapa yg bertanggung jawab tutup bg inul.(TB/IE)
