Hari ini, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu mengadakan kegiatan diskusi terbuka yang dihadiri oleh puluhan anggota KSPSI dari berbagai sektor buruh. Diskusi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mengawal proses penetapan upah minimum 2025 buruh di Provinsi Bengkulu dengan aman, tertib, dan kondusif.
Kegiatan yang berlangsung dengan lancar ini menghadirkan pengurus inti KSPSI Prov Bengkulu yang selanjutnya saling memberikan informasi dan memberikan penjelasan terkait faktor-faktor ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi keputusan penetapan upah minimum 2025. Dalam sesi tanya jawab, peserta diskusi diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi yang melatarbelakangi penetapan upah tersebut.
Selain itu, peserta juga bersama-sama menyusun pernyataan sikap yang menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk mendukung keputusan upah minimum 2025 yang ditetapkan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pernyataan sikap ini juga menegaskan bahwa KSPSI Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta akan terus menjaga dialog yang konstruktif dengan pemerintah dan pengusaha.
“KSPSI Provinsi Bengkulu menyadari pentingnya kesejahteraan buruh, namun kami juga mendukung upaya-upaya yang menjaga stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen untuk bersama-sama menjaga proses penetapan upah minimum berjalan dengan aman dan tertib,” ungkap Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu dalam pernyataan resminya.
Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan memastikan kesejahteraan buruh tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi di Provinsi Bengkulu.
