Bengkulu, Tintabangsa.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) pengawasan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Bengkulu yang terdiri dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) terus memonitoring atau mengawasi harga TBS Kelapa Sawit. Diketahui, pola panen TBS berdampak pada kestabilan harga.
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bidang Perkebunan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Yuhan Syahmeri, SP, MP mengatakan, dari pengawasan per Maret 2024, harga TBS di Provinsi Bengkulu tergolong baik, mendekati angka Rp 2.500/kg, tepatnya Rp 2.400,89/kg. Harga itu bisa stabil jika petani sawit memanen TBS dengan baik atau tidak memanen buah muda maupun buah yang sudah busuk.
‘’Dengan cara memanen yang baik maka otomatis harga TBS juga akan semakin baik. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada hambatan dalam pengawasan harga TBS karena oleh bapak Gubernur Rohidin Mersyah kita diberi anggaran yang cukup untuk melakukan kontrol terhadap para petani sawit,’’ kata Yuhan.
Yuhan berharap, para petani sawit menerapkan pola panen yang baik dengan memanen buah sesuai aturan dan sesuai dengan harapan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS). ‘’Disisi lain, PKS diharapkan melaporkan dan menghadiri setiap pertemuan, agar harga memenuhi standar sesuai harapan bersama,’’ harap Yuhan.
Sementara itu, Sekretaris APKASINDO Provinsi Bengkulu, Jon Simamora mengungkapkan, masih banyak PKS yang tidak menyampaikan invoice harga TBS. Diketahui, dari 31 perusahaan, baru sekitar 10 perusahaan yang menyampaikan invoice harga TBS.
Namun, sambung Jon Simamora, penyampaian invoice harga TBS PKS tersebut, sudah mulai membaik ketimbang sebelumnya yang hanya sekitar 2 sampai 5 perusahaan. ‘’Penyampaian invoice sangat penting, karena nanti data-data itu akan dibahas Tim Satgas Penetapan Harga TBS guna menentukan nilai harga TBS sawit di Provinsi Bengkulu,’’ sambung Jon Simamora.
Ditambahkan Jon Simamora, mereka berharap PKS di Bengkulu patuh dan melaporkan terus invoice guna dijadikan dasar tim Satgas menentukan harga. ‘’Harapan kita, kedepan PKS bisa semakin patuh dalam pelaporan invoice harga TBS,’’ imbuh Jon Simamora. (Adv)
