Lebong, tintabangsa.com – Pasca aksi yang dilakukan Forum Masyarakat dan Aktivis Lebong (FORMAL) beberapa waktu lalu, pihak pemerintah daerah Kabupaten Lebong gelar audiensi bersama FORMAL, Selasa (28/11/2023).
Ketua FORMAL, Mashuri menyampaikan, FORMAL membentuk kelompok kerja (pokja) yang memiliki bagian masing-masing dalam mengumpulkan data OPD.
“Ada 3 pokja yang kami buat, dengan masing-masing tugas yang secara spesifik akan ditanyakan oleh kawan-kawan ke forum. Masing-masing pokja memegang tanggung jawab data minimal 3 OPD per-pokja untuk dibawa ke audiensi,” sampai Mashuri sebelum audiensi dimulai pada pukul 14.00 WIB.
Dalam audiensi yang digelar di aula Bappeda tersebut, tampak 3 OPD tak hadir penuhi undangan. 3 OPD ini adalahBadan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin, SH, MH menyampaikan, 2 diantaranya sedang Dinas Luar (DL) sehingga tidak dapat menghadiri audiensi. Sementara Kepala BKD sudah berusaha dihubungi namun tak ada kejelasan terkait ketidakhadiran Kepala BKD tersebut.
Selain itu, terdapat salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga menjadi sorotan FORMAL tak ikut hadir dalam audiensi ini tanpa keterangan.
Saat audiensi berlangsung, sekda tawarkan FORMAL untuk penjadwalan ulang terkait ketidak hadiran 3 OPD dan disepakati oleh FORMAL.
“Nanti akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat untuk membahas terkait 3 OPD yang tidak dapat hadir disini.” ujar Sekda.
Dalam audiensi tersebut, formal bersama masing-masing OPD yang hadir membahas satu persatu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lebong berdasakan pokjanya masing-masing. (bks)
