Bengkulu, tintabangsa.com – Alokasi anggaran pelaksanaan dicoret dewan, membuat tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bengkulu Utara gagal dilaksanakan. Padahal, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BK-PSDM) Bengkulu Utara (BU) tuntas melakukan pendataan honorer yang merupakan non-ASN.
Hasilnya, tercatat 3.960 non-ASN yang sudah membuat akun di Kemenpan-RB. Termasuk dalam pendataan tersebut adalah, guru dan tenaga kesehatan yang seharusnya bisa mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bulan depan. Berhubung tidak ada anggaran, meskipun Pemkab BU mendapatkan formasi PPPK guru sejumlah 166 dan kesehatan 34 orang, pelaksanaan tes tidak bisa dilaksanakan.
Kepala BK-PSDM Bengkulu Utara, Drs. Setyo Budi Raharjo mengakui tes PPPK tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena anggaran dicoret DPRD. Padahal BK-PSDM jauh-jauh hari sudah menyampaikan akan ada pelaksanaan tes PPPK khususnya tahap III di akhir tahun ini. “Makanya jauh-jauh hari kami usulkan anggaran untuk pelaksanaan tes PPPK. Namun dalam pembahasan bersama DPRD, anggaran tersebut dicoret,” jelas Budi. “Jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa meskipun memang sudah ada formasi dari pemerintah pusat,” imbuh Budi.
Salah satu tenaga non-ASN guru, Gita mengaku sangat kecewa. Mengingat para guru yang bukan PNS itu hanya memiliki harapan untuk diangkat sebagai PPPK. “Pastinya kami sangat kecewa. Apalagi guru-guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Saat ini tes CPNS tidak ada lagi, jadi harapan kami hanya PPPK. Sekarang PPPK justru tidak jadi dilaksanakan padahal sudah ada formasinya. Kami sangat kecewa,” pungkasnya. (TB)
