Muratara, tintabangsa.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat Paripurna mendengarkan pemandangan umum Fraksi Dewan terhadap (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Muratara Tahun 2020.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara Efriansyah dihadiri oleh Wakil Bupati Muratara H. Inayatullah, Wakil Ketua I DPRD Muratara Amri Sudaryono, Wakil Ketua II DPRD Muratara Devi Ariyanto, Sekda Muratara Alwi Roham, Anggota DPRD Muratara dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Muratara berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muratara, Selasa (6/4/2021) lalu.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Muratara mengucapkan selamat kepada H. Devi Suhartoni dan H. Inayatullah yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muratara.
Selanjutnya, seluruh Fraksi fraksi di DPRD Muratara menyetujui pembahasan LKPJ Bupati Muratara tahun 2020 ke tingkat selanjutnya. Namun seluruh fraksi juga menyori terhadap kebijakan Pemerintah yang telah merumahkan tenaga kerja sukarela (TKS) yang secara otomatis menambah angka pengangguran kemudian semua fraksi juga menyarankan kepada Pemerintah untuk merekrut (Menyeleksi) kembali para TKS melalui tes secara transparan supaya tidak terjadinya politisir dalam perekrutan kembali TKS.
Selain itu, Yudi Nugraha dari fraksi PDIP mengatakan masih banyaknya perusahaan perusahaan tambang yang menggunakan jalan Kabupaten, untuk itu frkasi PDIP meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas bagi perusahaan yang masih menggunakan jalan Kabupaten. Hal ini berdasarkan hasil sidak komisi III DPRD Kabupaten Muratara di Kecamatan Rawas Ilir beberapa hari lalu
“Berdasarkan Undang undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 tentang jalan bahwa perusahaan harus memiliki jalan sendiri, jika perusahaan perusahaan tersebut masih juga menggunakan jalan Kabupaten maka harus ditindak tegas,” sampainya.
Sementara itu I Wayan Kocap dari fraksi Nasaki menyoroti infrastruktur jalan yang tak kunjung baik bahkan ditujuh Kecamatan, permasalahannya bukan pada faktor hujan (Cuaca red) tapi kualitasnya yang kurang bagus.
Di tempat yang sama, Diker Rikardo dari fraksi Karya Pembangunan Keadilan meminta kepada Disdukcapil harus mendata jumlah penduduk secara cepat dan tepat karna sampai sekarang masih ada penduduk Muratara yang belum memiliki KTP dan KK. (ADV)
