Bengkulu, tintabngsa.com- Dari pertemuan unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Dr H. Rohidin Mersyah, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Erna Sari Dewi SE menegaskan, pihaknya siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif guna melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.
“Tadi kami dari unsur pimpinan DPRD, dimana selain saya ada Ketua DPRD, kemudian Waka II. Saat pertemuan sebagai unsur lembaga pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat kepada Gubernur atas pelantikan beliau. Kemudian agenda kedua, kami berdiskusi terkait refocusing anggaran. Karena realokasi atau refocusing anggaran ini akan kembali dilakukan disetiap OPD guna penanganan Covid-19. Kita juga harus mendukung program pemerintah dalam melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia, termasuk di Bengkulu,” ungkap Erna Sari Dewi (2/3).
Oleh sebab itu, pihaknya selaku lembaga legislatif ikut dalam menyusun anggaran. Mantan Ketua DPRD Kota Bengkulu itu menegaskan, pihaknya juga mendukung upaya refocusing anggaran disetiap OPD sesuai ketentuan dari pemerintah pusat sebesar 8 persen. Namun yang perlu jadi catatan bahwa refocusing itu dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Jadi ketika anggaran itu dianggarkan untuk pembangunan fisik yang belum begitu urgen, maka anggaran tersebut bisa direfocusing untuk membantu penanganan Covid dan vaksinasi. Tapi untuk program pembangunan yang penting seperti kebutuhan infrastruktur jalan di Lebong yang sudah lama tidak diperbaiki, sementara itu merupakan akses jalan penghubung antar daerah, maka tentu wajib dilaksanakan pekerjaannya,” pungkas ESD.
Sebelumnya dari Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri S.Sos, MM mengatakan, harapan mereka kedepan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru dilantik, bagaimana Bengkulu kedepan jauh lebih maju, dan agar lebih baik lagi.
“Kita hanya menyampaikan yang benar-benar urgen terkait dengan surat dari Kementerian. Dan kita membicarakan kegiatan-kegiatan yang memang terkena refocusing, sehingga kegiatan yang langsung untuk kemasyarakat tetap bisa dilaksanakan,” pungkas Ihsan Fajri. (ADV)
