Lebong, tintabangsa.com – Senin (9/10/2023) lalu sejumlah masyarakat lakukan aksi ke Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Baskesbangpol) Kabupaten Lebong.
Terdapat 4 tuntutan yang disampaikan masyarakat kepada kesbangpol, yakni ;
- Menuntut Kepala Badan Kesbangpol Lebong beserta jajarannya menuntaskan dan mencari jalan keluar atas konflik BMA Kabupaten Lebong
- Menuntut kesbangpol meningkatkan kinerja jajarannya dengan mengadakan kegiatan berbentuk forum dengan ormas dan LSM se-Kabupaten Lebong
- Menuntut Kesbangpol transparan dalam pengelolaan dana kepada LSM dan ormas, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum berupa suap atau pencairan fee.
- Adapun tuntutan yang ke-4, apabila tuntutan kami tidak ditindak lanjuti dalam waktu paling lama 1 bulan. Maka kami menuntut Kepala Badan Kesbangpol untuk mengundurkan diri
Terkait keempat tuntutan tersebut, Kepala Bakesbangpol, Hambali Letti menyampaikan bahwa tuntutan akan segera diakomodir.
“Nanti akan ditanyakan dulu ke pak Ikram (Sekretaris Bakesbangpol, red) apakah sudah membuat kesimpulan dan analisa terkait tuntutan tersebut,” terang Hambali saat diwawancarai awak media via telfon whatsapp, Selasa (7/11/2023).
Terkait tuntutan yang pertama, Hambali mengatakan, BMA sudah ditemui dan permasalahannya sudah bicarakan. Tetapi Hambali menyampaikan, kesbangpol tidak memiliki hak untuk mengeksekusi permasalah di BMA.
“Terkait BMA, kesbangpol kan hanya menyarankan bukan mengeksekusi,” tambah Hambali.
Terkait poin tuntutan yang kedua, Hambali mengatakan bahwa kegiatan yang akan dilakukan itu masih terkendala perihal anggaran.
“Itu kan jadinya kita mikirkan dananyo, kemano kito ngambiknyo? Tapi nanti coba kita lihat di penghujung tutup buku ini mungkin akan terlaksana di penghujung Desember,” terang Hambali.
Tetapi, Hambali menyampaikan bahwa sebelum ini sudah pernah ada kegiatan yang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam bentuk kegiatan penanganan konflik.
“Terkait tuntutan untuk meningkatkan kinerja badan kesbangpol, nanti kesbangpol akan turun ke lapangan untuk mengecek keberadaan ormas dan LSM. Bagi yang belum mendaftar, akan kami ajak untuk mendaftar,” terang Hambali.
Terkait yang belum mendaftar, Hambali menyampaikan kesbangpol akan mengirimkan surat ke induk organisasi tersebut.
“Kalau yang belum ada syarat, nanti kita akan bersurat ke induk organisasinya,” tutupnya. (bks)
