DPD LSM KPK Tipikor Siapkan Laporan Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan SMKS Bumi Nusantara

TANGGAMUS, Tintabangsa.com – Pengelolaan anggaran pendidikan di SMKS Bumi Nusantara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, menjadi sorotan DPD LSM KPK Tipikor RI Kabupaten Tanggamus. Lembaga tersebut tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah serta penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) selama periode 2023 hingga 2026.

Ketua DPD LSM KPK Tipikor RI Kabupaten Tanggamus, Herwinsyah, menegaskan pihaknya telah mengantongi sejumlah indikator awal yang menjadi dasar penelusuran. Indikator tersebut diperoleh setelah Tim 5 melakukan kunjungan langsung dan observasi ke SMKS Bumi Nusantara pada Jumat (20/11/2026).

Hasil investigasi awal tersebut selanjutnya akan dikembangkan melalui pencocokan data, penelusuran dokumen administrasi, pemeriksaan realisasi anggaran, serta koordinasi dengan instansi terkait.

“Kami tidak datang hanya untuk melihat kondisi di lapangan. Tim juga telah melakukan observasi dan investigasi awal, dan sejumlah indikator sudah kami kantongi. Sekarang semuanya akan kami dalami melalui pembuktian data dan dokumen. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Herwinsyah.

Herwinsyah menyatakan, hasil pendalaman tersebut akan disiapkan sebagai bahan laporan resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung apabila ditemukan bukti awal yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif.

“Kami akan membawa hasil pendalaman ini kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejati Lampung. Biarkan proses hukum dan pemeriksaan yang membuktikan. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran. Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan justru disalahgunakan,” ujarnya.

Selain Program Revitalisasi Sekolah, penggunaan Dana BOSP SMKS Bumi Nusantara selama empat tahun anggaran, yakni 2023, 2024, 2025, dan 2026, juga masuk dalam agenda penelusuran Tim 5.

Pendalaman tersebut meliputi perencanaan anggaran, pengalokasian dana, realisasi belanja, bukti pertanggungjawaban, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan petunjuk teknis yang berlaku pada masing-masing tahun.

Herwinsyah menilai, pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi. Seluruh realisasi belanja harus dapat dibuktikan dan dicocokkan dengan kondisi faktual, kebutuhan sekolah, serta manfaat yang diterima peserta didik.

“Kami ingin melihat secara terang-benderang ke mana anggaran itu dialokasikan, bagaimana realisasinya, apa saja yang dibelanjakan, dan apakah seluruhnya sesuai peruntukan. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaannya harus bisa dibuktikan. Setiap pengeluaran wajib memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas,” tandasnya.

Terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Herwinsyah menyebut pihaknya turut mencermati ketentuan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut, termasuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 dan ketentuan teknis kementerian terkait.

Sementara untuk pengelolaan Dana BOSP, pihaknya akan menelusuri kesesuaian penggunaan anggaran dengan petunjuk teknis pada setiap tahun anggaran, termasuk ketentuan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026.

Ia juga menyinggung informasi mengenai pendalaman anggaran sektor pendidikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Menurutnya, pengawasan lembaga pemeriksa harus menjadi pengingat bagi seluruh pengelola anggaran agar menjalankan tanggung jawab sesuai aturan.

“Ini anggaran negara, bukan uang pribadi dan bukan pula uang yang bisa digunakan sesuka hati. Ada aturan, ada mekanisme, dan ada konsekuensi hukum. Jika memang semuanya sudah sesuai, silakan tunjukkan dokumen dan pertanggungjawabannya. Namun jika ditemukan penyimpangan, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegasnya.

Tidak hanya SMKS Bumi Nusantara, Herwinsyah memastikan Tim 5 juga tengah mengkaji sejumlah sekolah lain di Kabupaten Tanggamus yang masuk dalam agenda penelusuran berikutnya.

Penelusuran lanjutan akan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, pencocokan dokumen, serta pengumpulan informasi yang relevan. Namun, pihaknya menegaskan setiap informasi yang diperoleh tetap akan diuji sebelum disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan siapa pun. Tetapi ketika ada anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan, kami berkewajiban ikut mengawasi. Jangan alergi terhadap pengawasan. Kalau pengelolaannya benar, buktikan dengan data dan dokumen. Kalau ada penyimpangan, harus diproses sesuai hukum,” katanya.

Herwinsyah menambahkan, pihaknya akan mengawal hasil penelusuran melalui mekanisme pelaporan dan koordinasi dengan instansi berwenang agar dugaan tersebut memperoleh kejelasan.

“Prinsip kami jelas: uang negara harus diselamatkan, anggaran pendidikan harus tepat sasaran, dan setiap dugaan penyimpangan harus dibuka melalui proses hukum. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang,” pungkasnya.(WAN)

Komentar