BENGKULU, Tintabangsa.com, -Rampungnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Bengkulu (RSPTN UNIB) ternyata masih menyisakan persoalan serius di luar pekerjaan fisik bangunan. Salah satu vendor pemasok material, CV SGK, mengaku belum menerima pembayaran atas material yang telah dipasok untuk kebutuhan proyek tersebut dengan nilai klaim mencapai kurang lebih Rp1 miliar.
Persoalan ini kembali menjadi sorotan setelah pembangunan rumah sakit yang dilaksanakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut selesai dan diresmikan pada 29 Agustus 2025. Namun, menurut perwakilan CV SGK, Afriko Saputra, hingga November 2026 belum ada kepastian penyelesaian pembayaran dari kontraktor pelaksana.
Afriko sebelumnya mengungkapkan kepada media ini bahwa persoalan pembayaran tersebut telah berlangsung cukup lama. Pihaknya mengaku sudah berulang kali melakukan penagihan, melayangkan somasi, bahkan mendatangi kantor pusat PT Adhi Karya di Jakarta sebanyak tiga kali.
Namun, berbagai upaya tersebut disebut belum menghasilkan kepastian kapan kewajiban pembayaran material kepada perusahaannya akan direalisasikan.
“Kami sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada PT Adhi Karya, namun tidak ada respons. Selain itu, saya sendiri juga sudah mendatangi kantor pusat Adhi Karya di Jakarta sebanyak tiga kali, tetapi juga tidak ada kejelasan kapan utang material kepada perusahaan kami akan dibayar,” ujar Afriko kepada media ini, Minggu (18/10/2026).
Upaya konfirmasi kembali dilakukan media ini untuk mendapatkan penjelasan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian pembayaran tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan kembali, Project Manager (PM) PT Adhi Karya, Andri, saat dikonfirmasi pewarta media ini melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026), memilih bungkam alias tidak merespons pertanyaan wartawan ketika ditanya kapan realisasi pembayaran tunggakan utang vendor proyek RS UNIB tersebut akan dilakukan.
Belum adanya jawaban dari manajemen proyek membuat kepastian penyelesaian klaim vendor masih belum diketahui.
Padahal, penjelasan dari pihak kontraktor sangat diperlukan, terutama menyangkut status dokumen tagihan, hasil verifikasi administrasi, nilai kewajiban yang diakui perusahaan, serta alasan belum adanya kepastian pembayaran kepada pemasok material.
Sebagai kontraktor pelaksana, PT Adhi Karya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konstruksi secara fisik, tetapi juga pengelolaan hubungan kerja dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaan proyek.
Apabila material telah dipesan, dikirim, diterima, dan digunakan sesuai kesepakatan, maka kewajiban pembayaran kepada pemasok harus diselesaikan berdasarkan perjanjian dan dokumen transaksi yang sah.
Penyelesaian bangunan secara fisik tidak otomatis menghapus kewajiban kontraktual yang masih harus dipenuhi kepada vendor.
Dalam konteks ini, PT Adhi Karya perlu menjelaskan secara terbuka apakah tagihan CV SGK telah masuk dalam pencatatan perusahaan, bagaimana hasil pemeriksaan dokumennya, dan kapan kewajiban yang telah dinyatakan sah akan diselesaikan.
Terlebih, proyek tersebut merupakan pembangunan fasilitas publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang menggunakan dukungan pendanaan Saudi Fund for Development (SFD) serta pemerintah.
Persoalan pembayaran vendor dalam proyek RS UNIB sebelumnya juga sempat mencuat pada April 2026. Saat itu, vendor bernama Fredy melakukan aksi protes dengan menggembok kantor kontraktor di kawasan proyek karena mengaku memiliki tagihan sekitar Rp750 juta yang belum dibayarkan.
Menanggapi persoalan tersebut, PT Adhi Karya melalui Staf Project Production Manager Proyek RS UNIB, Sigit Susilo, pernah memberikan klarifikasi kepada media.
Dalam keterangannya, perusahaan menyebut terdapat dua kelompok dokumen tagihan yang diajukan Fredy.
Pertama, tagihan senilai Rp220.787.750 yang menurut perusahaan telah diterima dengan dokumen lengkap dan diakui untuk diproses melalui mekanisme pembayaran internal.
Kedua, dokumen senilai Rp528.046.166 yang menurut perusahaan masih membutuhkan verifikasi karena dinilai belum dilengkapi sejumlah persyaratan administrasi, seperti purchase order (PO), invoice, kuitansi, dan dokumen pendukung lainnya.
Perusahaan saat itu menyatakan dokumen yang belum lengkap perlu diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui sebagai kewajiban pembayaran.
Klarifikasi tersebut merupakan penjelasan PT Adhi Karya terkait tagihan vendor Fredy, bukan konfirmasi mengenai tagihan CV SGK. Kedua persoalan tersebut perlu dibedakan agar tidak terjadi pencampuran nilai maupun status kewajiban masing-masing pemasok.
Meski demikian, perkembangan penyelesaian tagihan yang sebelumnya disebut telah diakui perusahaan juga patut dipertanyakan. Apakah pembayaran Rp220.787.750 tersebut sudah direalisasikan? Bagaimana hasil verifikasi dokumen senilai Rp528.046.166? Hingga kini, media ini masih membutuhkan penjelasan terbaru dari manajemen PT Adhi Karya.
Sebagai informasi, pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan Gedung Laboratorium Pendidikan Universitas Bengkulu merupakan proyek strategis untuk mendukung pengembangan pendidikan kedokteran sekaligus pelayanan kesehatan masyarakat.
Proyek tersebut mendapatkan dukungan pendanaan dari Saudi Fund for Development (SFD) sebesar 22 juta dolar AS atau setara sekitar Rp397,166 miliar berdasarkan informasi pendanaan yang sebelumnya dihimpun, ditambah dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp5 miliar.
PT Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor pelaksana pembangunan fasilitas tersebut.
Rumah sakit yang berlokasi di kawasan Jalan Padang Harapan, Kota Bengkulu, dirancang memiliki tiga blok bangunan dengan luas keseluruhan sekitar 14.000 meter persegi dan kapasitas 120 tempat tidur.
Fasilitas yang disiapkan mencakup poliklinik, ruang rawat inap, radiologi, instalasi gawat darurat (IGD), intensive care unit (ICU), ruang operasi, instalasi farmasi, instalasi gizi, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Besarnya nilai proyek dan kepentingan publik terhadap fasilitas tersebut membuat penyelesaian persoalan dengan pihak pemasok menjadi bagian penting dari akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan.
Media ini menilai manajemen PT Adhi Karya perlu memberikan penjelasan menyeluruh terhadap pengaduan vendor, khususnya terkait kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran material yang diklaim CV SGK.
Apabila terdapat perbedaan nilai tagihan, ketidaklengkapan dokumen, atau persoalan administrasi, perusahaan perlu menyampaikan secara transparan bagian mana yang telah diverifikasi dan apa saja persyaratan yang masih harus dipenuhi.
Sebaliknya, apabila kewajiban pembayaran telah dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan, penyelesaiannya harus mengacu pada perjanjian yang berlaku.
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan proyek konstruksi tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan dan selesainya pekerjaan fisik. Pemenuhan kewajiban terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek juga merupakan bagian dari tanggung jawab kontraktor.
Hingga berita ini diterbitkan, Project Manager PT Adhi Karya, Andri, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan pada Kamis (19/11/2026). Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Adhi Karya maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status serta kepastian penyelesaian pembayaran kepada vendor.
Pewarta: Alfridho Ade Permana








Komentar